Ahok: Pertamina Harusnya Untung Rp100 Triliun Kalau Jokowi Setuju Ubah Subsidi

AKTUALITAS.ID – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap potensi keuntungan besar yang disebutnya menguap akibat tidak dijalankannya transformasi sistem subsidi energi. Ahok menyatakan Pertamina berpeluang meraih laba hingga 6 miliar dolar AS atau setara Rp100,57 triliun apabila usulan perubahan skema subsidi yang ia ajukan mendapat persetujuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahok saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menjawab pertanyaan jaksa terkait perbaikan tata kelola Pertamina, Ahok menekankan pentingnya keberanian pemerintah dan DPR mengubah kebijakan subsidi.

“Saya kira Presiden dan DPR harus berani melakukan subsidi ke orang, bukan ke barang,” ujar Ahok di persidangan.

Ia juga mengusulkan penerapan supplier hire stock serta pembelian minyak mentah melalui e-katalog untuk meningkatkan transparansi pengolahan dan distribusi minyak.

“Semua orang boleh taruh minyak mentah produksi di Indonesia dengan kita beli lewat e-katalog. Dengan cara itu semua pengolahan akan transparan dan bagus,” katanya.

Ahok mengungkap kondisi keuangan Pertamina – khususnya di subholding Patra Niaga – mengalami tekanan berat akibat kebijakan subsidi. Menurutnya, arus kas (cash flow) Pertamina tertekan karena harga BBM subsidi tidak dapat dinaikkan saat harga minyak dunia melonjak.

“Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya, cash flow-nya merah, rugi. Karena pemerintah memaksa barang subsidi tidak boleh dinaikkan,” ujarnya.

Ia meluruskan anggapan bahwa Pertamina bebas menyesuaikan harga BBM. Ahok menegaskan kenaikan harga tidak bisa dilakukan tanpa izin Presiden.

“Tanpa izin Presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga. Ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga, Pertamina tidak,” katanya.

Akibat kebijakan tersebut, Pertamina disebut harus menutup kebutuhan arus kas dengan pinjaman jangka pendek, sementara selisih harga BBM subsidi dan harga keekonomian makin melebar.

Ahok mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar subsidi diubah menjadi subsidi langsung ke masyarakat berbasis digital, memanfaatkan aplikasi MyPertamina. Skema voucher digital itu, menurut Ahok, berpotensi memberi keuntungan signifikan bagi negara sekaligus memperbaiki tata kelola.

“Saya bilang saya bisa untung sampai 6 miliar dolar (Rp100,57 triliun) kalau subsidi tidak dalam bentuk barang, tapi dengan sistem voucher digital,” ujarnya.

Selain kebijakan subsidi, Ahok juga menyinggung pembenahan sistem sumber daya manusia di Pertamina dengan menekankan meritokrasi dalam pengangkatan direksi.

“Dasarnya meritokrasi. Umur berapa pun kalau dia mau kerja dan jujur, harus bisa jadi direksi,” kata Ahok.

Namun, ia menyebut sejumlah usulan tersebut tidak mendapat persetujuan, sehingga tidak dapat dijalankan selama masa jabatannya sebagai Komisaris Utama (2019–2024).

Dalam perkara yang sama, Ahok bersaksi pada kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 – 2023 yang menyeret sembilan terdakwa. Jaksa menyebut perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp285 triliun, terdiri dari kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.

Salah satu tersangka adalah PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang disebut terkait dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid. (Bowo/Mun)