DPR Tekan Kejagung Bongkar Skandal Ekspor CPO

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya pada periode 2022 hingga 2024.

Desakan tersebut muncul setelah Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Sumatera dalam rangka penyidikan kasus tersebut.

Sahroni menegaskan, siapa pun yang menjadi dalang di balik dugaan korupsi ekspor CPO harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Ia meminta Kejagung tidak tebang pilih dalam menangani perkara, demi menyelamatkan kepentingan masyarakat dan negara.

Menurutnya, penegakan hukum harus selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar aparat tidak bersikap lembek terhadap tindak pidana korupsi, terutama di sektor strategis seperti sawit.

“Penanganan kasus ini harus menyeluruh dan transparan. Semua pihak yang terlibat wajib diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Sahroni.

Komisi III DPR RI menilai kasus penyimpangan ekspor CPO tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan. Praktik ilegal di sektor sawit, termasuk dugaan pelanggaran dalam pengelolaan limbah atau tata kelola ekspor, bisa berdampak panjang terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar.

Sahroni mengingatkan, kejahatan di sektor sawit tidak boleh dipandang sekadar pelanggaran administratif. Jika terbukti terjadi korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan, maka konsekuensinya bisa memicu bencana ekologis dan kerugian sosial yang luas.

Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah melakukan penggeledahan di puluhan lokasi di Riau dan Medan selama hampir dua pekan terakhir.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dalam kurun waktu 2022-2024.

Saat ini, penyidik juga tengah melakukan penyitaan aset milik tersangka sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

Komisi III DPR RI memastikan akan terus mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas. DPR berharap Kejagung mampu mengungkap seluruh jaringan pelaku serta memberikan efek jera, demi menjaga integritas tata kelola ekspor sawit dan melindungi kepentingan nasional. (Bowo/Mun)