DPR dan Pengamat Dukung Siaga 1 TNI

AKTUALITAS.ID – Kebijakan Siaga 1 bagi prajurit TNI yang dikeluarkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendapat dukungan dari DPR RI dan pengamat militer. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi penting untuk mengantisipasi situasi geopolitik global yang semakin memanas.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan peningkatan status kesiapsiagaan militer merupakan bentuk kesiapan TNI dalam menghadapi dinamika keamanan internasional, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

“Perkembangan di Timur Tengah menuntut kewaspadaan. Langkah TNI meningkatkan kesiapsiagaan justru mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan nasional,” kata Dave, Minggu (8/3/2026).

Menurut Dave, kebijakan Siaga 1 juga memberikan rasa aman kepada masyarakat karena menunjukkan kesiapan negara dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Ia menegaskan Komisi I DPR RI sebagai mitra TNI mendukung langkah antisipatif tersebut sekaligus akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pertahanan negara.

“Dengan koordinasi yang solid antar lembaga, Indonesia akan tetap aman, stabil, dan mampu menghadapi tantangan global,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai instruksi Siaga 1 TNI bukan sekadar prosedur rutin, tetapi merupakan respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.

Pengamat yang akrab disapa Nuning tersebut menyebut konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kewaspadaan militer Indonesia.

“Ini bukan langkah antisipatif rutin. Kebijakan tersebut merupakan respons terhadap perkembangan geopolitik dengan adanya konflik AS–Israel melawan Iran,” kata Nuning.

Menurutnya, TNI sebagai penjaga kedaulatan negara tentu tidak ingin kecolongan jika dinamika konflik global berdampak pada keamanan kawasan maupun dalam negeri.

Nuning juga menilai keputusan tersebut kemungkinan didasarkan pada laporan intelijen yang memetakan potensi gangguan keamanan di kawasan.

Dalam telegram Panglima TNI, sejumlah langkah kesiapsiagaan juga diperintahkan, termasuk patroli di objek vital nasional serta pengamatan udara selama 24 jam.

Selain itu, instruksi tersebut juga mencakup pemetaan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah konflik.

Operasi penyelamatan biasanya dilakukan melalui koordinasi antara TNI dan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan mengerahkan Crisis Response Team (CRT).

Di dalam negeri, Kodam Jaya juga diperintahkan meningkatkan patroli di objek vital dan kawasan kedutaan besar di Jakarta sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sebelumnya, beredar telegram Panglima TNI bernomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa instruksi Siaga 1 merupakan perintah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa TNI memiliki kewajiban menjaga kesiapsiagaan guna melindungi kedaulatan negara dari berbagai potensi ancaman.

“TNI harus memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional serta mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” ujarnya. (Bowo/Mun)