Connect with us

NASIONAL

Menag: Umat Islam Dua Kali Rugi Jika Boikot Produk Pro-Israel

Aktualitas.id -

Menag: Umat Islam Dua Kali Rugi Jika Boikot Produk Pro-Israel, Foto: Ist

AKTUALITAS.ID – Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai aksi boikot terhadap produk-produk yang dianggap pro-Israel bukanlah solusi untuk mengatasi konflik besar di Timur Tengah, termasuk agresi Israel di Gaza.

Dalam acara silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat (13/3/2026), Nasaruddin menyampaikan bahwa boikot justru menimbulkan dampak negatif bagi dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia.

“Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sana. Boikot ini bukan jalan keluar,” kata Nasaruddin.

Dampak nyata dari boikot, kata Menag, adalah sekitar 3.000 karyawan di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat aksi boikot terhadap salah satu jaringan restoran cepat saji.

Nasaruddin menambahkan, dirinya pernah mengundang pelaku bisnis ke Masjid Istiqlal untuk memberikan dukungan terhadap dunia usaha yang terdampak.

“Ini berarti umat Islam dua kali rugi. Di sana dibantai, di sini di-PHK,” tegasnya.

Menag menekankan pentingnya dukungan terhadap dunia usaha karena menjadi tulang punggung perekonomian nasional. “Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak siapa, yang membiayai operasional negara ini siapa, ya pengusaha. Kalau pengusaha diserang dari berbagai sisi, bagaimana negeri ini bisa besar,” ujarnya.

Aksi boikot produk-produk Israel atau yang terafiliasi dengan Israel sempat ramai di masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, menyusul konflik antara Hamas dan Israel di Gaza. Gerakan ini menguat sejak akhir 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus menekan Israel dari sisi ekonomi.

Di Indonesia, boikot ditujukan pada sejumlah merek makanan dan minuman cepat saji, namun Menag Nasaruddin Umar menekankan bahwa langkah ini bukan jalan penyelesaian yang efektif dan justru merugikan masyarakat dan tenaga kerja lokal. (Bowo/Mun)

TRENDING