Kasus Videografer Amsal Dibawa ke DPR

AKTUALITAS.ID – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas kasus yang menjerat Amsal Sitepu pada Senin (30/3/2026) di Jakarta. Langkah ini diambil menyusul sorotan publik terhadap dugaan ketidakadilan dalam proses hukum yang berlangsung.

Kasus Amsal Sitepu, seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi perhatian setelah dirinya diduga terlibat dalam penggelembungan anggaran proyek video desa. Atas tuduhan tersebut, Amsal dituntut dua tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa RDPU ini bertujuan untuk mengingatkan aparat penegak hukum agar mengedepankan keadilan substantif dalam menangani perkara.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada aspek formalitas, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ia menekankan bahwa semangat dalam KUHP dan KUHAP yang baru adalah menghadirkan keadilan yang nyata, bukan sekadar prosedural.

Habiburokhman juga menyoroti karakter pekerjaan videografi sebagai sektor kreatif yang tidak memiliki standar harga baku. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai dugaan mark up anggaran dalam kasus tersebut.

Kasus ini memicu perhatian luas dari masyarakat, terutama karena dianggap menyentuh pelaku usaha kecil di sektor kreatif. Banyak pihak menilai penanganan perkara ini perlu dilihat secara lebih proporsional dan berkeadilan.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi seharusnya lebih difokuskan pada kasus-kasus besar yang berdampak signifikan terhadap kerugian negara. Pendekatan ini dinilai penting agar penegakan hukum tidak terkesan tebang pilih.

Amsal Sitepu sendiri telah menyampaikan tanggapannya melalui media sosial, yang mencerminkan kegelisahan atas proses hukum yang dihadapinya. Pernyataan tersebut turut memperkuat perhatian publik terhadap kasus ini.

Melalui RDPU ini, DPR berharap dapat menghadirkan ruang dialog bagi berbagai pihak terkait, guna mencari solusi terbaik dan memastikan bahwa prinsip keadilan benar-benar ditegakkan.

Forum tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi terhadap praktik penegakan hukum, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. (Bowo/Mun)