APBN Terancam! Banggar DPR Desak Kompensasi Listrik Orang Kaya Disetop

AKTUALITAS.ID – Kondisi geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah, melibatkan Amerika Serikat, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk, menuntut pemerintah Indonesia untuk ekstra hati-hati dalam mengelola perekonomian nasional. Menanggapi tantangan ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara tegas menyampaikan sejumlah usulan penting kepada pemerintah. Salah satu usulan paling menyorot perhatian adalah desakan untuk menghentikan kompensasi listrik bagi golongan kaya dan sektor industri, kebijakan yang disebutnya “rasis” sejak awal.

Said Abdullah meyakini bahwa DPR dan pemerintah memiliki pandangan yang sama dalam menjaga kesehatan fiskal Republik Indonesia. Untuk itu, ia mengusulkan empat poin penting. Pertama, pemerintah harus melakukan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak prioritas dan tidak mendesak. “Kita itu harus punya apa ya, harus punya sensitivitas yang tinggi karena memang kita ini punya tantangan luar biasa,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).

Said juga menyoroti pentingnya penghematan energi, mencontoh upaya yang telah dilakukan oleh beberapa negara dalam penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM). Realokasi anggaran juga harus dipertimbangkan pada BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) yang belum digunakan, terutama untuk program prioritas pemerintah. Ia bahkan menyebut pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur, di mana SAL Indonesia masih Rp 370 triliun, dengan dana BA BUN Badan Gizi Nasional sekitar Rp 67 triliun. “Saya mempersilakan sebagai Ketua Banggar untuk juga mempergunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) secara terukur,” tambahnya.

Namun, usulan paling provokatif datang terkait kompensasi listrik. Ketua DPP PDIP ini dengan gamblang mengimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik bagi orang kaya dan sektor industri. Said menilai, kebijakan ini telah berlangsung terlalu lama dan perlu dievaluasi total demi menjaga kekuatan fiskal negara.

“Realokasi program prioritas, pemerintah pasti akan menunda yang masih bisa ditunda programnya. Termasuk saya menghimbau pemerintah, minta supaya kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri stop,” tegas Said.

Ia yakin, jika usulan ini dilaksanakan, defisit APBN Indonesia bisa ditekan hingga di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. “Stop deh, jangan diteruskan. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin APBN kita itu masih akan di bawah 3% defisitnya dan pertumbuhan akan bisa dicapai,” ungkapnya penuh keyakinan.

Said Abdullah secara blak-blakan menyebut bahwa kompensasi listrik untuk orang kaya dan industri masih terus berjalan hingga kini, padahal Banggar DPR sudah menyuarakan kritik sejak tahun 2017. “Masih ada di kompensasi, padahal Banggar sudah teriak sejak 2017. Industri juga masih,” katanya.

Ia bahkan melontarkan kritik pedas terhadap terminologi yang digunakan. “Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi,” ujarnya. “Dari sejak awalnya sudah rasis. Itu yang tidak boleh kita lakukan.” Meski demikian, Said menekankan bahwa kompensasi untuk golongan menengah tetap harus diberikan sebagai insentif.

Usulan Said Abdullah dari Banggar DPR ini menyoroti perlunya keberanian pemerintah untuk mengambil keputusan populis demi kepentingan fiskal dan keadilan sosial di tengah krisis global. Menghentikan kompensasi listrik yang dinilai tidak tepat sasaran dapat menjadi langkah awal untuk mengokohkan APBN dan memastikan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada rakyat. (Bowo/Mun)