PDIP: MBG Jangan Hanya Jadi Program Berbasis Angka

AKTUALITAS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase evaluasi besar. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Charles Honoris mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang memutuskan melakukan moratorium dapur baru dan refocusing penerima manfaat program.

Menurut Charles, perubahan arah kebijakan tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki efektivitas program yang selama ini dinilai terlalu berorientasi pada jumlah penerima manfaat dibanding kualitas hasil yang dicapai.

“Menurut saya, wacana refocusing penerima manfaat yang disampaikan pimpinan baru BGN sudah tepat. Selama ini ukuran keberhasilan program terlalu sering dikaitkan dengan jumlah penerima manfaat,” kata Charles, Jumat (5/6/2026).

Politikus PDIP itu menilai keberhasilan program gizi nasional seharusnya tidak diukur dari besarnya angka penerima ataupun jumlah anggaran yang terserap, melainkan dari dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Ia bahkan menyinggung pola pendekatan yang selama ini diterapkan dalam program MBG yang dinilai lebih menonjolkan capaian kuantitatif.

“Yang terpenting bukan berapa banyak anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak penerima yang tercatat, tetapi apakah kualitas gizi yang diberikan benar-benar mampu memperbaiki kondisi masyarakat,” ujarnya.

Charles menegaskan program MBG ke depan harus lebih terfokus kepada kelompok yang paling membutuhkan, terutama anak-anak yang mengalami masalah gizi, keluarga rentan, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi keterbatasan akses pangan.

“Jangan sampai orientasinya hanya mengejar angka penerima manfaat yang terus bertambah, tetapi manfaat gizinya tidak optimal,” tegasnya.

Selain mendukung refocusing, Charles juga meminta jajaran pimpinan baru BGN melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program.

Menurut dia, perbaikan sistem pengadaan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar yang harus segera diselesaikan agar program MBG tidak kembali menghadapi persoalan yang sama.

“Terkait pengadaan, kami tentu berharap pimpinan baru BGN melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh,” katanya.

Ia menegaskan seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Charles juga mengingatkan agar berbagai persoalan tata kelola yang sempat menjadi sorotan pada periode sebelumnya tidak kembali terulang.

“Ke depan proses pengadaan harus jauh lebih transparan dan akuntabel. Jangan sampai pola-pola pengadaan yang amburadul seperti masa sebelumnya terulang kembali dan justru mengganggu tujuan utama program,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengumumkan penghentian sementara pendaftaran serta pembangunan dapur baru MBG sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran dan penataan program.

Menurut Nanik, terdapat empat agenda utama yang tengah disiapkan pimpinan baru BGN untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.

Dua langkah pertama yang menjadi prioritas adalah refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran dan moratorium pembangunan titik dapur baru.

“Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat, kedua moratorium dapur titik-titik baru,” kata Nanik.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menggeser fokus program dari ekspansi kuantitas menuju peningkatan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dengan anggaran yang sangat besar dan target penerima yang luas, evaluasi menyeluruh terhadap MBG dinilai menjadi langkah penting agar program unggulan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan masalah gizi nasional. (Bowo/Mun)