Waka Komisi IX DPR Dorong Dapur MBG Berbasis Sekolah

AKTUALITAS.ID – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru langsung memicu sorotan politik. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, secara tegas mendukung langkah tersebut dan mendorong perubahan besar dalam model pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles menilai, momentum moratorium ini bukan sekadar jeda kebijakan, melainkan peluang untuk melakukan revolusi sistem distribusi makanan bergizi nasional. Ia mengusulkan peralihan dari dapur terpusat SPPG menuju konsep school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.

“Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG,” ujar Charles, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, skema dapur berbasis sekolah akan membuat distribusi makanan lebih tepat sasaran, lebih murah, dan lebih mudah diawasi. Sekolah juga dinilai bisa berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan hingga edukasi gizi bagi siswa.

Namun, perubahan ini juga memunculkan pertanyaan besar: apakah moratorium SPPG akan memperlambat distribusi program MBG di daerah-daerah?

Di sisi lain, BGN menegaskan bahwa penghentian sementara dapur baru dilakukan demi efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola program. Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebut ada empat langkah utama yang sedang disiapkan, termasuk refocusing penerima manfaat dan evaluasi menyeluruh sistem dapur MBG.

“Kami fokus pada efisiensi anggaran dan perbaikan sistem agar program lebih tepat sasaran,” kata Nanik.

Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa program MBG tengah memasuki fase penataan ulang besar-besaran. Pemerintah disebut ingin menggeser fokus dari ekspansi cepat menuju kualitas, efektivitas, dan pengawasan ketat.

Sementara itu, DPR menilai moratorium ini sebagai langkah strategis di tengah tekanan fiskal negara. Namun sejumlah pihak menilai perubahan mendadak ini berpotensi menimbulkan tantangan baru di lapangan, terutama terkait kesiapan sekolah dalam mengelola dapur mandiri.

Dengan arah kebijakan yang berubah drastis, program MBG kini memasuki babak baru yang dinilai akan menentukan masa depan sistem pemenuhan gizi nasional di Indonesia. (Bowo/Mun)