Istana akan Telusuri Dugaan Mahasiswa UBK Terima Uang Usai Demo dan Audiensi dengan Wapres

AKTUALITAS.ID – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyatakan pemerintah akan menelusuri informasi terkait dugaan sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menerima uang setelah mengikuti aksi demonstrasi dan audiensi dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Bambang mengaku belum memperoleh informasi secara utuh mengenai isu tersebut. Karena itu, ia belum dapat memberikan tanggapan lebih lanjut sebelum melakukan pengecekan.

“Saya akan cek dulu beritanya seperti apa. Saya minta waktu untuk memeriksanya,” kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Saat ditanya mengenai sikap Istana terhadap dugaan tersebut, Bambang kembali menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar.

“Kita akan cek. Saya harus tahu detail persoalannya terlebih dahulu,” ujarnya.

Bermula dari Audiensi dengan Wakil Presiden

Pada 15 Juni 2026, sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menyampaikan berbagai aspirasi terkait isu-isu nasional. Setelah aksi berlangsung, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas Mohammad Husni Thamrin diterima untuk berdialog langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai masukan mengenai sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, isu pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan wilayah tertinggal.

Namun, setelah audiensi berlangsung, muncul berbagai spekulasi di media sosial yang mempertanyakan kedekatan sejumlah mahasiswa dengan pemerintah. Sejumlah narasi bahkan menuding pertemuan tersebut tidak murni sebagai forum penyampaian aspirasi.

Menanggapi tuduhan itu, Aliansi BEM Se-Universitas Bung Karno pada 16 Juni 2026 mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa audiensi dengan Wakil Presiden merupakan forum dialog dan penyampaian aspirasi secara langsung kepada pemerintah.

Mereka membantah tuduhan bahwa gerakan mahasiswa telah dibeli, ditunggangi, atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Aliansi BEM Se-UBK juga menegaskan bahwa independensi gerakan mahasiswa tetap terjaga dan tidak akan memengaruhi sikap kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah.

Polemik kembali mengemuka setelah beredar dugaan adanya penerimaan uang oleh sebagian mahasiswa yang terlibat dalam aksi maupun audiensi tersebut. Isu ini berkembang di lingkungan internal kampus dan menjadi perbincangan luas di kalangan sivitas akademika.

Untuk merespons isu tersebut, mahasiswa UBK menggelar forum terbuka pada 22 Juni 2026 sebagai ruang klarifikasi atas dugaan aksi berbayar yang beredar pasca demonstrasi 15 Juni.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, forum tersebut berlangsung dinamis dan diwarnai perdebatan. Dalam forum itu, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdimaludin (Abdi), dikabarkan menyampaikan pengakuan terkait dugaan penerimaan uang sebelum aksi dan audiensi dengan Wakil Presiden.

Menurut informasi yang beredar, dana tersebut disebut berasal dari seorang anggota kepolisian dan kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan maupun kelompok mahasiswa tertentu.

Beredar pula rincian nominal yang diduga diterima sejumlah pihak, mulai dari Rp2 juta hingga Rp6 juta. Namun demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan maupun pengakuan yang beredar tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menyatakan akan memeriksa informasi tersebut sebelum memberikan tanggapan resmi. (Micko)