Hasto Sebut Gibran Tak Lagi Punya Legitimasi Pemimpin

AKTUALITAS.ID – PDI Perjuangan (PDIP) mulai mempercepat komunikasi politik dengan berbagai fraksi di DPR RI terkait polemik yang menyoroti legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai persoalan yang sejak awal menjadi catatan partai berlambang banteng itu terhadap proses pencalonan hingga terpilihnya Gibran.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya memandang terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian dalam menilai legitimasi kepemimpinan Gibran.

Menurut Hasto, sedikitnya ada tiga aspek yang menjadi fokus PDIP. Pertama, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang sejak awal menuai kontroversi. Kedua, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam rangkaian Pemilu 2024. Ketiga, persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran.

“Bagi PDI Perjuangan sejak awal kami sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum. Yang kedua, pemilu presiden-wakil presiden tahun 2024 dan pemilu legislatif hingga pilkada tahun 2024 juga banyak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan,” kata Hasto.

Hasto menambahkan, catatan ketiga berkaitan dengan aspek administrasi dan syarat pencalonan yang menurut PDIP perlu mendapatkan perhatian serius dalam proses politik selanjutnya.

Bagi PDIP, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan prosedur pencalonan, melainkan menyangkut pemenuhan syarat mendasar untuk menduduki jabatan wakil presiden.

“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata tidak dipenuhi,” ujarnya.

Di tengah munculnya berbagai dinamika politik nasional, Hasto mengakui PDIP kini terus membangun komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR RI. Menurutnya, dialog lintas partai dilakukan untuk membahas tindak lanjut politik terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian tersebut.

Meski demikian, Hasto tidak secara eksplisit menyatakan adanya kesepakatan bersama antarfraksi terkait langkah tertentu. Ia menegaskan komunikasi politik masih berlangsung dan terus berkembang.

“Karena itulah ketika ini harus dilanjutkan proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI,” katanya.

Hasto juga menilai berbagai isu yang belakangan berkembang di ruang publik turut meningkatkan tekanan terhadap tata kelola kekuasaan. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat aspirasi dan tuntutan publik semakin kuat untuk mendapatkan respons politik dari parlemen.

Ia meyakini suara yang mulai terkonsolidasi dari berbagai kelompok masyarakat pada akhirnya akan menjadi perhatian seluruh kekuatan politik di DPR.

Saat ditanya kemungkinan adanya kesamaan sikap dari delapan fraksi parlemen, Hasto enggan memberikan kepastian. Namun ia memastikan komunikasi dan dialog politik lintas fraksi masih berlangsung secara intensif.

“Ya proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir,” tegasnya.

Pernyataan Hasto menandai meningkatnya tensi politik terkait polemik legitimasi Gibran. Dengan komunikasi lintas fraksi yang terus berjalan, isu tersebut diperkirakan akan tetap menjadi salah satu topik politik paling menyita perhatian publik dan parlemen dalam waktu dekat. (Bowo/Mun)