Respons Kabinet Bayangan, Gibran Janji Pemerintah Lebih Banyak Mendengar

AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghormati pembentukan kabinet bayangan oleh kelompok masyarakat sipil sebagai bagian dari pengawasan terhadap pemerintahan, Rabu (29/7/2026). Hal itu dinilai sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi, sepanjang kajian dan kritik disampaikan secara objektif, berbasis data, serta menawarkan solusi.

“Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel,” ujar Gibran melalui keterangan resminya yang diterima Aktualitas.id, Rabu (29/7/2026).

Gibran menjelaskan, sistem demokrasi memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi kinerja pemerintah. Kritik juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol agar kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat,” kata Gibran.

Kabinet bayangan merupakan inisiatif kelompok masyarakat sipil yang dibentuk untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Kelompok tersebut juga menyiapkan evaluasi, gagasan alternatif, dan penilaian terhadap program yang dijalankan Kabinet Merah Putih.

Wakil presiden menilai masukan publik dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah apabila disusun berdasarkan fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik yang berorientasi pada solusi juga dinilai mampu membantu pemerintah menemukan kekurangan dalam pelaksanaan program.

Pemerintah, lanjut Gibran, berkewajiban memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Ruang dialog juga perlu dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka.

“Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutur Gibran.

Sikap terbuka terhadap kritik dinilai penting untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak hanya dituntut menyampaikan capaian, tetapi juga memberikan penjelasan terhadap persoalan, hambatan, dan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Gibran menekankan, pengawasan publik tidak harus dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Kajian dari akademisi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok profesional dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Namun, kritik harus disertai data yang valid dan tidak hanya berisi tudingan. Pemerintah juga berharap masyarakat memberikan penilaian secara berimbang terhadap capaian maupun kekurangan program yang sedang berjalan.

Gibran berharap keterbukaan terhadap kritik dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dialog yang sehat juga dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas pejabat negara.

“Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,” tegas Gibran.