Hatim Gazali: NU Butuh Pemimpin yang Bebas dari Politik Praktis

AKTUALITAS.ID – Menjelang Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dijadwalkan berlangsung di Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026, muncul seruan agar forum tertinggi organisasi tersebut melahirkan kepemimpinan yang berintegritas dan mampu menjaga independensi Nahdlatul Ulama (NU).

Tokoh muda NU, Hatim Gazali, menilai Muktamar kali ini bukan sekadar agenda memilih Ketua Umum PBNU, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah organisasi dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan global yang semakin kompleks.

“Selain itu, pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif,” kata Hatim dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).

Menurut Hatim, NU bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Mengacu pada survei Alvara Research Center pada akhir 2025, sekitar 140 juta warga Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin. Dengan skala sebesar itu, ia menilai hasil Muktamar akan sangat menentukan arah perjalanan organisasi pada masa mendatang.

Hatim kemudian menguraikan sembilan kriteria yang menurutnya perlu dimiliki calon Ketua Umum PBNU. Di antaranya mampu menjadi pemersatu organisasi, memiliki akar kuat di dunia pesantren, berpengalaman mengabdi dari tingkat ranting hingga pusat, berpihak kepada masyarakat lemah, menjaga tradisi pesantren sambil mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak yang teruji.

Ia menilai kepemimpinan dengan karakter tersebut penting agar NU tetap mampu menjaga marwah pesantren, memperkuat pelayanan kepada warga, dan memberikan kontribusi nyata dalam menjawab persoalan bangsa.

Hatim juga berharap Muktamar tidak hanya menghasilkan figur yang memperoleh dukungan politik terbesar, tetapi benar-benar melahirkan pemimpin yang mampu menjaga kemandirian organisasi, memperkuat khidmah kepada umat, serta membawa NU menghadapi abad keduanya dengan visi yang kuat.

Menurutnya, penilaian terhadap calon Ketua Umum PBNU seharusnya tidak semata didasarkan pada tingkat popularitas atau besarnya dukungan politik, melainkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah organisasi.

Menjelang pelaksanaan Muktamar yang tinggal menghitung pekan, Hatim mengajak warga Nahdliyin untuk mengawal proses pemilihan di tingkat cabang maupun wilayah agar memilih calon yang memenuhi kriteria tersebut.

Ia mengingatkan bahwa apabila kepemimpinan tidak dibangun di atas integritas dan kapasitas, NU berisiko terus menghadapi dinamika internal dan sulit memberikan kontribusi optimal bagi kemaslahatan umat. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Hatim Gazali mengenai kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar dan bukan keputusan resmi organisasi. (Bowo/Mun)