POLITIK
PKS dan Golkar Sepakat Politik Identitas Ditinggalkan
AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertamu ke Partai Golkar dalam rangka safari politik di bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, PKS dan Golkar membahas masalah politik identitas. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif. “Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan […]
AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertamu ke Partai Golkar dalam rangka safari politik di bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, PKS dan Golkar membahas masalah politik identitas.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif.
“Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan sehingga kita akan membangun kebhinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama menyejahterakan masyarakat,” ujar Airlangga usai pertemuan dengan PKS di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (29/4/2021).
Sementara itu, Airlangga menghargai posisi politik PKS di luar pemerintahan. Ia menyebut, kedua pihak saling menghargai perbedaan dan mengutamakan persamaan.
“Selanjutnya terkait dengan posisi posisi per hari ini kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah, sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan namun mengutamakan persamaan sehingga ini yang menjadi basis partai-partai politik ke depan demikian,” ujarnya.
Sementara itu Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyinggung index demokrasi Indonesia dalam Economist Intelligence Unit yang buruk. Dia berharap dengan ada silahturahmi politik ini, demokrasi di Indonesia akan terus ditingkatkan.
“Sehingga ini akan meningkat dari pada kondisi yang hari ini di mana dikatakan oleh Economist Intelligence Unit sebagai apa nama demokrasi yang cacat mudah-mudahan ke depannya akan terus ditingkatkan dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari seluruh partai partai negeri kita tercinta,” kata Syaikhu.
-
RIAU18/05/2026 15:43 WIBKorporasi Sawit Raksasa PT Musim Mas Jadi Tersangka, Kerugian Lingkungan Rp187,8 Miliar
-
RIAU18/05/2026 14:47 WIBDukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Kota Tinggi Ajak Warga Manfaatkan Lahan Kosong
-
NASIONAL18/05/2026 16:00 WIBSengketa Warisan Raden Nangling, Ruri Jumar Saef Bongkar Fakta vs Rekayasa
-
OLAHRAGA18/05/2026 17:30 WIBSelangkah Lagi Persib Bandung Juara Super League
-
EKBIS18/05/2026 18:00 WIBPurbaya: Ekonomi RI Stabil dan Defisit APBN Terkendali
-
POLITIK18/05/2026 14:00 WIBIdham Holik Tegaskan Kampus Kunci Selamatkan Demokrasi RI
-
NUSANTARA18/05/2026 14:30 WIBPimpinan Ponpes di Garut Diduga Cabuli Santriwati
-
DUNIA18/05/2026 15:00 WIBSerangan Drone Guncang Pembangkit Nuklir Uni Emirat Arab

















