POLITIK
Desk Pilkada Kemendagri Terima 296 Aduan Selama November, Yogyakarta dan NTT Tertinggi
AKTUALITAS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa Desk Pilkada telah menerima 296 aduan sepanjang November 2024. Aduan tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga konflik antarpendukung pasangan calon kepala daerah.
“Secara spesifik, pada bulan November, ada 296 hotline yang masuk,” ujar Bima dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Bima menyebut aduan terbanyak berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Isu-isu yang dilaporkan meliputi:
- Netralitas ASN
- Dinamika debat dan kampanye pasangan calon
- Masalah keamanan dan logistik
- Konflik antarpendukung
Koordinasi dan Tindak Lanjut
Bima memastikan seluruh aduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta TNI dan Polri.
“Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isu-isu strategis ini. Jangan sampai persoalan ini berdampak pada persiapan pencoblosan suara nanti,” tegas Bima.
Peran Desk Pilkada
Desk Pilkada merupakan layanan yang disediakan oleh Kemendagri untuk memantau potensi konflik selama pelaksanaan pilkada. Layanan ini beroperasi 24 jam, memanfaatkan teknologi real-time untuk menghimpun data dan menganalisis berbagai isu di daerah.
Bima menambahkan, layanan ini dirancang untuk mencegah konflik sejak dini, memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan aman dan kondusif.
“Potensi konflik dapat dicegah segera, sehingga proses demokrasi berjalan lancar,” tutupnya. (Enal Kaisar)
-
FOTO17/11/2025 08:31 WIBFOTO: Aksi Seniman Jalanan Dukung Produk UMKM Konveksi
-
OLAHRAGA17/11/2025 14:00 WIBKalahkan Jepang 0-1 Tim Sepak Bola CP Indonesia Melaju ke Semifinal
-
EKBIS17/11/2025 09:30 WIBIHSG dan LQ45 Kompak Menguat Pagi Ini (17/11), Investor Uji Resisten 8.400
-
NASIONAL17/11/2025 07:00 WIBGuru Besar HTN: Lembaga Negara Semakin Tidak Patuh pada Putusan MK
-
NASIONAL17/11/2025 10:00 WIBMKMK Pertanyakan Laporan Ijazah Palsu Arsul Sani ke Bareskrim Polri
-
NASIONAL17/11/2025 11:15 WIBWakil Ketua DPR RI: Sebut Program MBG Tak Perlu Ahli Gizi
-
JABODETABEK17/11/2025 05:30 WIBCuaca DKI Jakarta 17 November 2025: Hujan Sedang dan Petir di Beberapa Wilayah
-
OASE17/11/2025 05:00 WIBSurat Al Ankabut: Menguatkan Iman dan Tawakal dalam Menghadapi Tantangan