Megawati Curiga Ada Mobilisasi Kekuasaan yang Membungkam Warga Jawa Tengah

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, angkat bicara terkait kekalahan calon yang diusung partainya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, yang kalah dari pasangan rival Ahmad Luthfi-Taj Yasin, menurut hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Megawati menyebut kekalahan ini terkait dengan adanya dugaan mobilisasi kekuasaan yang menyebabkan pembungkaman terhadap warga Jawa Tengah.

“Jawa Tengah bukan hanya ‘kandang banteng’, tapi juga tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya mengenal Jawa Tengah dengan baik, karena saya terpilih tiga kali sebagai anggota DPR RI,” ujar Megawati dalam konferensi pers, Jumat (29/11/2024).

Megawati kemudian menyoroti bahwa meskipun Jawa Tengah dikenal sebagai basis pemilih loyal PDI Perjuangan, ia curiga adanya praktek-praktek yang melibatkan mobilisasi kekuasaan untuk membungkam suara rakyat. Ia menyayangkan bahwa praktik semacam ini sudah melampaui batas etika, moral, dan hati nurani.

“Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, yang terjadi adalah pembungkaman,” ungkapnya. Megawati pun menyerukan kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk tidak takut menyuarakan kebenaran meskipun ada intimidasi. “Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran,” tegasnya.

Megawati mengingatkan bahwa pilkada seharusnya menjadi sarana untuk mencerminkan peningkatan peradaban, etika, dan moral, serta hati nurani yang jelas. “Pilkada harus mencerminkan peradaban yang lebih baik, dengan etika dan moral yang jelas. Jangan biarkan demokrasi mati hanya karena kekuasaan yang menghalalkan segala cara,” ucapnya.

Dia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa wilayah, termasuk Jawa Tengah, yang menurutnya dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya dan alat negara untuk tujuan politik elektoral. Megawati mengkritik penggunaan pejabat kepala daerah dan mutasi aparatur kepolisian yang dianggap tidak netral dalam mendukung kepentingan politik tertentu.

“Hal ini harus dihentikan, karena Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan,” tegas Megawati. Ia menyatakan, meski ada intimidasi, semangat perjuangan rakyat dan kader PDI Perjuangan tetap kuat dan seharusnya tidak terkalahkan jika pilkada dilaksanakan secara adil dan jujur.

Megawati menekankan bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan dan melawan praktik-praktik yang merusak demokrasi. (Damar Ramadhan)