Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kajian Ulang

pdiperjuangan.id↗

AKTUALITAS.ID – Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim, menanggapi polemik yang berkembang terkait penolakan PDIP terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Chico menegaskan bahwa PDIP tidak menolak kebijakan tersebut, melainkan meminta pemerintah untuk melakukan kajian ulang terkait dampak kenaikan PPN tersebut, mengingat kondisi ekonomi saat ini yang kurang mendukung.

“PDI Perjuangan tidak menolak UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), namun kami meminta Pemerintah mengkaji ulang secara serius dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Chico dalam keterangannya pada Senin, (23/1/2/2024). Menurutnya, meskipun PDIP ikut menyetujui HPP yang menjadi dasar kenaikan PPN, fokus utama saat ini adalah mencari solusi terbaik, bukan mencari siapa yang menjadi inisiator.

Chico juga mengungkapkan bahwa UU HPP dibuat dengan asumsi ekonomi dalam kondisi normal. Namun, kondisi makro dan mikro ekonomi saat ini, seperti defisit APBN yang diperkirakan mencapai Rp1.500 triliun tahun depan dan nilai tukar rupiah yang melemah, membuat pemberlakuan PPN 12 persen menjadi lebih sensitif. “Kami meminta agar kenaikan PPN ini bisa ditunda atau diberlakukan pada waktu yang lebih tepat ketika indikator ekonomi lebih stabil,” tambahnya.

Pernyataan ini datang di tengah kritik dari partai lain, seperti Partai NasDem, yang menilai sikap PDIP inkonsisten. NasDem menilai bahwa penolakan PDIP bertentangan dengan keputusan yang telah disepakati sebelumnya dalam pembahasan UU HPP di DPR, yang juga mendapat persetujuan dari Fraksi PDIP.

Sementara itu, pemerintah melalui kebijakan HPP juga memberikan pengecualian PPN 0% untuk beberapa barang dan jasa pokok yang vital bagi masyarakat, seperti bahan pangan dan layanan kesehatan. Namun, NasDem menekankan perlunya pengawasan dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak kenaikan tarif PPN.

Dengan situasi yang semakin memanas, Chico menekankan bahwa PDIP tidak ingin memperburuk kondisi, tetapi lebih memilih untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat tanpa mempolitisasi masalah tersebut. (Enal Kaisar)