Pemerintahan Prabowo Dinilai Tidak Tegas dalam Menginterpretasikan Prinsip Bebas Aktif Indonesia

AKTUALITAS.ID – Ketua Departemen Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Lina Alexandra menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto belum menunjukkan ketegasan dalam menginterpretasikan prinsip bebas dan aktif yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam diskusi yang diadakan oleh CSIS Indonesia pada Senin (13/1/2025), Lina mengungkapkan adanya kesalahan tafsir yang sering terjadi dalam penerapan prinsip tersebut.

“Pada saat ini, kita tidak bisa melihat secara tegas bagaimana pemerintahan yang baru ini menginterpretasikan prinsip bebas dan aktif. Ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu, karena sering kali yang kita lihat ada kesalahan penerjemahan dari prinsip bebas aktif ini,” kata Lina di Jakarta.

Menurutnya, semakin banyak kritik yang menilai bahwa pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir terlihat sudah meninggalkan prinsip bebas aktif.

Lina menyebutkan bahwa penjelasan yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono mengenai prinsip bebas aktif juga dianggap kurang jelas.

“Banyak sekali kritik yang disampaikan, karena kita tahu pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir itu pada prinsipnya sudah meninggalkan bebas aktif ini,” ucap Lina.

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menyebutkan bahwa Indonesia tidak meninggalkan prinsip tersebut, tetapi penjelasannya tidak dianggap memadai oleh banyak kalangan. “Ketika menyebutkan BRICS, Menlu menyampaikan bahwa Indonesia tidak meninggalkan prinsip ini, tetapi penjelasannya tidak terlalu jelas,” jelas Lina.

Lina juga menegaskan bahwa sering kali prinsip bebas aktif diartikan sebagai tujuan, padahal seharusnya itu adalah prinsip yang harus dipegang oleh Indonesia dalam kebijakan luar negeri. “Kesalahannya adalah bebas aktif ini dijadikan sebuah tujuan.

Padahal, ini sebenarnya adalah prinsip yang mengarahkan bagaimana kita berusaha melakukan kebijakan luar negeri kita,” pungkas Lina.

Kekhawatiran ini mencerminkan harapan bahwa pemerintah akan segera memberikan interpretasi yang lebih jelas dan tegas terhadap prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negerinya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas internasional Indonesia. (Enal Kaisar)