Said PDIP: Ada Menteri yang Bebani Prabowo, Maka Menggenjot Kabinet

AKTUALITAS.ID – Menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak bisa mengikuti kecepatan Presiden Prabowo Subianto dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, katanya, lebih baik diganti. Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah pada Jumat (7/2/2025).

Said mengibaratkan ada menteri yang membuat kebijakan yang membebani Prabowo. Kebijakan tersebut membuat Prabowo harus turun tangan untuk menyetopnya. “Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden.

Sehingga, presiden ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” kata dia.

Kasus ini disebutkan sebagai contoh bahwa masih ada menteri di kabinet Prabowo yang tertatih-tatih dan tidak bisa mengikuti kecepatan Prabowo. Namun, Said menyerahkan kepada Presiden Prabowo untuk menentukan siapa yang layak di-reshuffle dan siapa yang diteruskan.

“Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai Asta Cita sebagai mimpi presiden,” imbuhnya.

Kasus lainnya, kata Said, adalah soal larangan gas LPG 3 kilogram dilarang dijual pengecer, kemudian dibolehkan kembali oleh Prabowo.

“Pastilah soal elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya,” ungkap Said.

Said juga menilai bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah.

“Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah,” sambungnya.

Dengan demikian, Said menyerahkan kepada Presiden Prabowo untuk menentukan siapa yang layak di-reshuffle dan siapa yang diteruskan. (Mun/Yan Kusuma)