Connect with us

POLITIK

Gerindra: Gagasan Koalisi Permanen Mengemuka di Setiap Periode Kepresidenan

Aktualitas.id -

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Dok:aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa usulan pembentukan koalisi permanen yang diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah ide baru. Gagasan ini, menurut Muzani, telah mengemuka dalam setiap periode kepresidenan di Indonesia.

“Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan wacana dan pemikiran itu mengemuka. Karena dirasakan perlu ada sebuah kerjasama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Presiden Prabowo, yang baru-baru ini bersilaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, menawarkan pembentukan koalisi permanen dengan tujuan memperkuat persatuan dan memastikan pemerintahan berjalan efektif.

Muzani menjelaskan bahwa gagasan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian politik dan kontinuitas pembangunan. “Karena itu Presiden melontarkan ini tentu saja lontaran ini ditawarkan kepada koalisi termasuk kepada para ketua umum,” tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai implementasi gagasan tersebut. Namun, Muzani menilai usulan koalisi permanen sebagai langkah positif yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di masa mendatang.

Terkait kekhawatiran akan kurangnya pengawasan atau check and balance dalam koalisi yang besar, Muzani menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya berasal dari partai politik, tetapi juga dari masyarakat. Ia mencontohkan pandangan kritis yang seringkali muncul dari luar gedung parlemen.

“Misalnya seperti itu dan itu Pak Prabowo mendengar, melihat, memperhatikan dari semua pandangan yang sekarang ini dikemukakan oleh semua elemen masyarakat, tidak harus dari partai politik bahwa umpamanya ada partai politik yang mengambil posisi itu, tentu saja silahkan saja itu bergantung kepada pimpinan dan kebijakan dari pimpinan partai itu,” pungkasnya. (Mun/Ari Wibowo)

TRENDING