Golkar Tepis Dugaan Korupsi Bahlil: Ini Fitnah dan Salah Alamat

AKTUALITAS.ID – Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin, menegaskan dugaan keterlibatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam skandal korupsi Pertamina adalah sebuah fitnah yang tidak berdasar.

Dalam keterangannya pada Senin (3/3/2025), Nurul menjelaskan bahwa Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM mulai Agustus 2024, sementara dugaan korupsi yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung terjadi antara 2018 hingga 2023.

“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil tidak terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil Pertamina selama periode tersebut,” ungkap Nurul.

Ia menambahkan bahwa Bahlil baru-baru ini mengambil langkah penting untuk melarang ekspor minyak mentah ke luar negeri, serta mewajibkan pengolahan minyak dalam negeri melalui fasilitas lokal.

Dalam konteks perubahan positif yang dilakukan di kementerian, Nurul menyebutkan bahwa Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil sedang memperbaiki tata kelola minyak mentah dengan mempersingkat waktu izin impor BBM dari satu tahun menjadi enam bulan.

“Tujuannya agar evaluasi bisa lebih mudah dilakukan setiap tiga bulan,” tambahnya.

Dengan penuh harapan, Nurul menyerukan kepada masyarakat untuk menilai kasus Pertamina secara kritis dan bijak, agar tidak ada salah persepsi yang muncul.

“Ini saatnya bagi kita semua untuk berbenah, terutama di lingkungan Pertamina, agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ujarnya.

Senada dengan pernyataan Nurul, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, juga menggarisbawahi kasus korupsi Pertamina tidak berkaitan dengan masa jabatan Bahlil. Ia menilai kritik terhadap Bahlil dalam konteks skandal ini adalah salah alamat.

“Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi ini menurut saya salah alamat. Buktinya, kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM dimulai pada Agustus 2024,” kata Ari.

Ari yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama menambahkan bahwa ada muatan politis di balik narasi keterlibatan Bahlil, terkait dengan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Isu reshuffle dan isu korupsi di Pertamina kental sekali dengan muatan politik yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar,” tuturnya.

“Kami berharap publik lebih cermat dalam menyaring informasi, terutama di tengah dinamika politik yang dapat menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” pungkasnya. (Mun/Ari Wibowo)