DKPP Ungkap Lima Problematika Utama dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

AKTUALITAS.ID – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengungkapkan lima permasalahan utama yang menjadi catatan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 berdasarkan sejumlah perkara yang telah diperiksa DKPP. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP bertema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” secara daring pada Rabu (11/6/2025).

Dewi memulai dengan menyebutkan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu sering dianggap kurang transparan dan tidak profesional, sehingga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pengawasan. Ia menambahkan pengawasan yang dilakukan belum maksimal, sehingga praktik kecurangan oleh peserta pemilu, seperti penyuapan dan manipulasi suara, masih marak terjadi.

Selain itu, Dewi menyoroti adanya praktik penyuapan kepada penyelenggara pemilu, terutama calon legislatif, yang bertujuan mengubah hasil perolehan suara secara tidak sah. Ia juga menyinggung masalah dalam proses seleksi penyelenggara ad hoc, seperti Panwascam dan PPK, yang dinilai rawan terhadap pergeseran dan perpindahan suara.

Tak hanya soal pemilu, Dewi juga mengangkat problematika dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Ia menyoroti ketidakprofesionalan KPU di daerah, terutama dalam verifikasi berkas calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Beberapa masalah muncul dari ketidaktepatan dalam menafsirkan aturan terkait calon yang berstatus terpidana dan masa jeda lima tahun setelah pidana.

Dewi juga menyebutkan kebijakan yang diambil terkadang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak sah, seperti yang terjadi di Banjarbaru. Ia menegaskan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran oleh Bawaslu di daerah masih sering dipertanyakan karena dianggap tidak profesional dan kurang transparan.

Lebih jauh, Dewi menegaskan pengawasan yang belum maksimal membuat praktik kecurangan sulit dideteksi dan ditangani secara efektif. Ia menegaskan perlunya peningkatan sistem pengawasan yang lebih baik agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya evaluasi mendalam dan reformasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada agar tetap menjaga integritas demokrasi Indonesia ke depan. (Mun)