Cak Imin Usul Pilkada Tak Langsung, Golkar: Perlu Lebih Banyak Opsi

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji merespons usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait penyelenggaraan Pilkada tidak langsung. Sarmuji menyatakan Pilkada tidak langsung merupakan salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan, namun harus tetap melibatkan masyarakat daerah.

“Kita perlu memperbanyak opsi. Rasanya kalau ditunjuk langsung oleh pusat keterlibatan daerah menjadi nihil. Akan lebih bagus tetap ada keterlibatan representasi masyarakat daerah,” kata Sarmuji ketika dihubungi, Jumat (25/7/2025).

Sarmuji mengaku sependapat Pilkada tidak langsung dapat menekan biaya dan mencegah politik uang. Namun, ia menegaskan Pilkada bukan hanya soal biaya, tetapi juga tentang keterikatan emosional dengan masyarakat daerah.

“Pilkada bukan hanya soal uang, tapi juga tentang keterikatan emosional dengan masyarakat daerah. Keterikatan itulah yang melahirkan keberpihakan. Apapun sistemnya keberpihakan terhadap masyarakat daerah tidak boleh hilang,” katanya.

Lebih lanjut, Sarmuji mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami sejumlah opsi terkait penyelenggaraan Pilkada. Ia menekankan pentingnya partai politik duduk bersama untuk membahas opsi penyelenggaraan Pilkada yang ideal.

“Sangat perlu (duduk bersama), paling tidak bisa menyamakan frekuensi terlebih dahulu sebelum pembicaraan yang lebih formal,” ujar Sarmuji.

Sebelumnya, Cak Imin menanggapi ide pemilihan kepala daerah dengan menyampaikan hasil kajian ulang PKB terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung. Cak Imin menjelaskan bahwa ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajiannya.

“Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7/2025).

Cak Imin menambahkan bahwa PKB ingin menerapkan dua pola dalam pemilihan kepala daerah, yakni gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati/walikota dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

“Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Nah, karena Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola,” pungkas Cak Imin. (Ari Wibowo/Mun)