Bawaslu Telusuri Dugaan ASN dan Polri Tak Netral di PSU Pilkada Papua

AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) tengah menelusuri dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Kepolisian dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya telah menerima informasi awal terkait dugaan pelanggaran tersebut, termasuk yang menyeret nama Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin.

“Ada informasi awal yang sedang ditelusuri,” ujar Bagja kepada awak media, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, Bawaslu masih menunggu laporan resmi dari Bawaslu Provinsi Papua karena proses rekapitulasi suara PSU di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum rampung. “Masih proses rekap. Ada beberapa PSU di TPS,” tambahnya.

Isu dugaan ketidaknetralan aparat mencuat usai aksi demonstrasi masyarakat adat di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (11/8/2025). Massa yang terdiri dari perwakilan masyarakat adat Tabi Seireri, Kayu Pulau, Payuguban, komunitas muslim, dan perwakilan gereja di Kota Jayapura menuntut ASN dan Polri bersikap netral demi menjaga integritas demokrasi.

Ketua Dewan Adat Sentani, Organes Kaway, menegaskan demokrasi Papua harus bebas dari intervensi politik.

“Kami datang dengan damai, tapi suara kami tegas: ASN harus netral. Demokrasi Papua tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik,” kata Kaway dalam orasinya.

Bawaslu memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan mengusut dugaan pelanggaran netralitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Mun)