Tegas! PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo yang Viral Hendak ‘Rampok Uang Negara’

AKTUALITAS.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengambil langkah tegas dengan memecat Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang viral karena video berisi pernyataan kontroversial ingin merampok uang negara dan membuat negara semakin miskin. Keputusan ini menunjukkan komitmen PDIP untuk tidak menoleransi perbuatan yang melukai hati rakyat.

“Itu namanya Wahyudin Moridu anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPRD Gorontalo dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, saat dikonfirmasi pada Sabtu (20/9/2025).

Komarudin menjelaskan bahwa PDIP telah mengeluarkan sanksi pemecatan terhadap Wahyudin dan akan segera melakukan proses pergantian antar waktu (PAW). “Komite etik dan disiplin telah merekomendasikan kepada DPP, dan hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” tegasnya.

Lebih lanjut, Komarudin mengimbau seluruh kader PDIP dari Sabang sampai Merauke untuk senantiasa menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, dan wibawa partai. Ia menegaskan bahwa DPP tidak akan segan menindak para kader yang mencederai partai dan hati rakyat. “Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat. DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Saudara Wahyudin,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wahyudin Moridu telah meminta maaf atas ucapannya yang viral tersebut. Dalam video klarifikasinya yang diterima detikcom pada Jumat (19/9/2025), Wahyudin Moridu, didampingi istrinya, menyatakan, “Dengan ini, atas nama pribadi dan keluarga, saya memohon maaf atas video yang telah diviralkan di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung masyarakat Gorontalo.”

Keputusan pemecatan ini menjadi pesan kuat bagi seluruh kader partai untuk menjaga integritas dan etika dalam menjalankan amanah publik. (Ari Wibowo/Mun)