Waka MPR: OTT Bupati Bekasi Jadi Alarm Kepala Daerah untuk Berintegritas

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan keprihatinannya atas penangkapan Bupati Bekasi, Ade Kuswara, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eddy menegaskan, kasus tersebut harus menjadi alarm serius bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.

“Tentu kami prihatin dengan adanya OTT tersebut dan kami berharap ini menjadi alarm dan pengingat kepada seluruh kepala daerah dan pejabat publik untuk tetap berpegang pada sumpah jabatan serta amanah rakyat,” kata Eddy kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyoroti catatan panjang Kabupaten Bekasi terkait kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Menurut Eddy, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Bekasi kerap menjadi sorotan karena sejumlah pejabatnya tersangkut perkara hukum.

“Kalau kita lihat kesejarahannya selama 10 tahun ke belakang, Kabupaten Bekasi itu sarat dengan OTT, penangkapan, dan penahanan kepala daerahnya,” ujarnya.

Eddy mengingatkan bahwa pada periode tertentu, Kabupaten Bekasi bahkan sempat mengalami kekosongan kepemimpinan akibat bupati dan wakil bupati sama-sama terjerat kasus hukum.

“Ada masa di mana Bekasi tidak memiliki kepala daerah karena baik bupati maupun wakil bupatinya tersangkut permasalahan hukum,” sambungnya.

Lebih lanjut, Eddy menilai perlu ada perhatian khusus dari aparat penegak hukum serta Kementerian Dalam Negeri untuk memutus mata rantai korupsi di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Perlu perhatian khusus dari aparat penegak hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan juga masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menuntut serta mengawasi agar pemerintahan berjalan secara bersih,” tuturnya.

Sebagai informasi, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara pada Kamis (18/12/2025) terkait dugaan suap proyek. Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah di Bekasi yang tersandung kasus korupsi.

Sebelumnya, pada 2018, KPK menangkap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta di Cikarang. Selain itu, KPK juga pernah menjerat mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad serta melakukan OTT terhadap mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 2022.

Kasus terbaru ini kembali menjadi sorotan publik dan memperkuat desakan agar reformasi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Bekasi, dilakukan secara menyeluruh. (Mun)