Prabowo Dukung Pilkada Lewat DPRD, Didik J. Rachbini: Metode Campuran Jadi Jalan Tengah

AKTUALITAS.ID – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus bergulir dan memicu perdebatan publik. Di tengah kritik masyarakat terhadap potensi kemunduran demokrasi, metode campuran dinilai dapat menjadi jalan tengah yang menjaga prinsip kedaulatan rakyat sekaligus menekan biaya politik yang tinggi.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyampaikan bahwa metode campuran menawarkan solusi moderat antara pemilihan langsung dan pemilihan tertutup oleh DPRD. Skema ini dinilai tetap menghormati hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya.

“Metode campuran bisa menjadi jalan tengah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang memiliki hak konstitusional memilih kepala daerah,” ujar Didik dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

Dalam skema tersebut, pemilihan dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, tiga calon anggota DPRD dengan perolehan suara terbanyak di suatu daerah otomatis ditetapkan sebagai kandidat kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

“Tiga calon anggota DPRD dengan suara tertinggi di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah,” jelasnya.

Tahap kedua dilakukan setelah DPRD terbentuk. Para anggota DPRD kemudian memilih satu dari tiga kandidat tersebut melalui mekanisme perwakilan.

“Setelah DPRD terbentuk, DPRD memilih satu dari tiga kandidat tersebut sebagai kepala daerah,” kata Didik.

Menurutnya, kelebihan utama metode campuran adalah tetap terjaganya unsur kedaulatan rakyat. Legitimasi kepala daerah tetap bersumber dari suara pemilih pada pemilihan legislatif (pileg), bukan semata hasil lobi elite politik.

“Kandidat kepala daerah tetap punya legitimasi elektoral yang nyata, bukan hasil lobi elite semata,” ujarnya.

Didik menegaskan, metode campuran tidak identik dengan pilkada tertutup seperti pada masa Orde Baru. Justru, skema ini dirancang untuk meminimalkan praktik politik uang yang kerap mencemari pemilihan langsung.

“Ini pelaksanaan demokrasi berlapis atau two-step legitimacy untuk menghindari pemilihan langsung yang tercemar kotor dengan politik uang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melempar wacana pilkada melalui DPRD dalam acara puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Wacana tersebut disampaikan Prabowo saat merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut Prabowo, pilkada melalui DPRD merupakan salah satu langkah strategis untuk menekan biaya politik yang selama ini dinilai sangat mahal dan membebani sistem demokrasi Indonesia.

“Demokrasi kita harus kita cari jalan sendiri. Apa yang disampaikan Partai Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik-baik,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menilai, tingginya biaya politik menjadi salah satu sumber utama maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di berbagai wilayah.

“Politik mahal itu antara lain adalah sumber korupsi yang sangat besar. Jadi saya mengajak kekuatan politik, ayo kita berani memberi solusi agar kita demokratis tapi jangan buang-buang uang,” tegasnya.

Ia pun mempertanyakan urgensi pemilihan langsung kepala daerah jika rakyat telah lebih dulu memilih DPRD.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernur, wali kota, dan bupatinya?” tambah Prabowo.

Wacana tersebut diperkirakan masih akan memicu perdebatan luas, baik di kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat sipil, terutama terkait arah demokrasi dan reformasi sistem politik di Indonesia. (Bowo/Mun)