Bukan Oposisi, Ini Alasan PDIP Pilih Istilah ‘Partai Penyeimbang’ Pemerintahan Prabowo

AKTUALITAS.ID – PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap alasan memilih posisi sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi, setelah memutuskan berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap politik tersebut dinilai lebih sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut presidensial.

Politikus muda PDIP Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan, istilah partai penyeimbang menegaskan sikap rasional partai dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, PDIP tidak serta-merta menolak atau mendukung seluruh program pemerintah hanya karena berada di luar pemerintahan.

“Kami sudah menyampaikan pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo,” kata Seno saat jumpa pers di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).

Sikap sebagai partai penyeimbang tersebut kembali ditegaskan dalam Rakernas I PDIP yang digelar pada 10 – 12 Januari 2026. Seno menekankan, PDIP akan tetap mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tidak ragu mengkritik kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik.

“Kalau programnya baik untuk rakyat, tentu kami dukung. Tapi jika kebijakannya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, kami juga akan menyampaikan kritik,” ujarnya.

Menurut Seno, pendekatan inilah yang membedakan partai penyeimbang dengan partai oposisi. Ia menyebut, dalam konstitusi Indonesia tidak dikenal istilah oposisi sebagaimana dalam sistem parlementer.

“Di dalam konstitusi kita tidak mengenal oposisi. Kalau kita berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti dianggap salah,” kata Seno.

Ia menambahkan, oposisi cenderung menempatkan diri sebagai antitesis dari setiap kebijakan pemerintah. Sementara itu, partai penyeimbang dapat berperan lebih fleksibel sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis.

“Partai penyeimbang bisa menjadi mitra kritis, tapi juga bisa menjadi mitra strategis pemerintah,” jelasnya.

Seno juga menyinggung karakter sistem presidensial di Indonesia yang tidak mengenal koalisi permanen seperti dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, kata dia, posisi partai politik hanya berada di dalam atau di luar pemerintahan.

“Dalam sistem presidensial, sebetulnya tidak ada oposisi dan tidak ada koalisi. Yang ada hanya berada di dalam atau di luar pemerintahan,” ujarnya.

Sebagai contoh sikap politik PDIP, Seno menyoroti penolakan partainya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang tidak boleh dirampas oleh kepentingan elite.

“Kita ini masuk rezim pemilu, bukan rezim elite. Rakyat sudah banyak kesulitan dalam hidupnya, masa haknya untuk memilih pemimpinnya justru diambil,” kata Seno.

Dengan posisi sebagai partai penyeimbang, PDIP menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga demokrasi, mengawal kebijakan pemerintah, serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi pusat pengambilan keputusan politik nasional. (Bowo/Mun)