Pakar Desak Prabowo Singkirkan Menteri Minim Pengalaman

AKTUALITAS.ID – Di tengah eskalasi konflik geopolitik global yang kian memanas, kualitas jajaran menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam. Pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai pemerintah saat ini menghadapi tantangan kompleks yang menuntut respons strategis, terukur, dan berbasis pengalaman.

Sayangnya, Feri melihat komposisi kabinet saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan tersebut untuk bisa bertahan di tengah krisis.

Feri secara terbuka mengkritisi langkah Presiden Prabowo yang memilih untuk memperbanyak jumlah kementerian. Menurutnya, penambahan porsi jabatan ini tidak akan otomatis mendongkrak kinerja pemerintahan jika tidak dibarengi dengan rekam jejak dan kompetensi yang mumpuni dari para menteri.

“Presiden harus jadi pemimpin yang dapat memilih kualitas kabinetnya. Sayangnya, Presiden menambah jumlah menteri bukan memperkuat kualitasnya,” kritik Feri kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, tanpa adanya kualitas dan jam terbang yang memadai, struktur kabinet yang ‘gemuk’ ini justru berpotensi besar memperlemah efektivitas kerja pemerintah, terutama dalam menghadapi hantaman krisis ekonomi, ancaman energi, dan instabilitas keamanan nasional.

Kebutuhan akan figur-figur matang di dalam kabinet dinilai semakin mendesak jika melihat cara pemerintah merespons rentetan situasi darurat sejauh ini—mulai dari penanganan bencana di dalam negeri hingga dinamika politik internasional.

Berdasarkan pengamatannya, Feri memberikan peringatan keras agar posisi strategis setingkat menteri tidak diisi oleh sosok-sosok yang gagap dalam mengambil keputusan.

“Presiden membutuhkan orang-orang berkualitas, bukan yang minim pengalaman dan pengetahuan dalam kabinetnya,” tegasnya.

Lebih jauh, lambatnya respons Indonesia dan tidak jelasnya arah kebijakan negara dalam menyikapi konflik global saat ini dinilai bukan sebuah kebetulan. Feri memandang, kebingungan kebijakan ini merupakan konsekuensi logis dari proses seleksi menteri di awal masa pemerintahan Prabowo.

“Tidak jelasnya arah kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik global kali ini merupakan buah dari apa yang ditanam Presiden ketika membentuk kabinetnya,” pungkas Feri.

Kritikan ini menjadi alarm penting bagi pemerintah. Menghadapi tantangan dunia yang semakin brutal dan tidak pasti, kualitas sumber daya manusia sebagai pemangku kebijakan tertinggi adalah kunci utama untuk mempertahankan ketahanan dan kedaulatan negara. (Bowo/Mun)