Narasi Prabowo soal “Londo Ireng” Ciptakan Permusuhan dan Anti Demokrasi

AKTUALITAS.ID – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kerap mengkritik pemerintah sebagai “londo ireng”. Pasalnya, pernyataan tersebut berpotensi memperuncing hubungan pemerintah dengan masyarakat sipil dan memunculkan anggapan Presiden tidak terbuka terhadap kritik.

“Pernyataan tersebut semakin menunjukkan bahwa Prabowo anti terhadap kritik yang diberikan terhadap pemerintahannya serta membuat permusuhan terhadap wartawan, pengamat dan LSM,” kata Fernando dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Fernando menganggap penggunaan istilah “londo ireng” menambah daftar pernyataan Presiden yang sebelumnya juga menuai perhatian publik.

“Presiden Prabowo Subianto berulang kali melontarkan pernyataan yang provokatif dan permusuhan dengan menyampaikan narasi yang kurang pantas seperti: ndasmu dan bajingan,” ujarnya.

Fernando kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan kondisi demokrasi Indonesia. Ia berpandangan, pernyataan Presiden yang bernada konfrontatif dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang kritis.

“Semakin menunjukkan kualitas demokrasi di Indonesia dan terjadinya kemunduran pada pemerintahan Prabowo Subianto,” katanya.

Ia juga mengingatkan Presiden untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik. Pernyataan pejabat negara, terutama kepala pemerintahan, dinilai memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat.

“Seharusnya Prabowo Subianto sadar bahwa pernyataannya tersebut berpotensi memecah-belah anak bangsa dan saling curiga antara satu dengan yang lain,” ucapnya.

Lebih jauh, Fernando menduga pernyataan tersebut berkaitan dengan kondisi politik pemerintahan Prabowo yang ia anggap belum sepenuhnya kokoh. Ia menyoroti besarnya peran TNI dalam pemerintahan serta keterlibatan prajurit dan purnawirawan TNI di ranah sipil.

“Mungkin saja hal tersebut sengaja dilontarkan oleh Prabowo karena sadar bahwa sampai saat ini pondasi kepemimpinannya masih rapuh dan belum kuat sehingga sangat begitu mengandalkan TNI,” ujarnya.

“Akibatnya terlalu banyak melibatkan TNI di ranah sipil termasuk menempatkan para purnawirawan TNI pada jabatan pemerintahan dan BUMN,” kata Fernando.

Menurut Fernando, pemerintah juga masih menghadapi pekerjaan rumah dalam melakukan konsolidasi politik dengan seluruh lembaga negara dan kelompok masyarakat. Ia menyebut proses tersebut belum sepenuhnya tuntas meski pemerintahan Prabowo telah berjalan hampir dua tahun.

“Hampir dua tahun kepemimpinannya belum berhasil dan tuntas melakukan konsolidasi politik terhadap semua lembaga negara dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan dukungan secara penuh,” ujarnya.

Fernando turut mempertanyakan soliditas partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Ia menduga sebagian elite partai masih mempertimbangkan kepentingan politik menjelang Pemilihan Presiden 2029.

“Walaupun sebagian partai politik berkoalisi dalam pemerintahannya namun masih belum sepenuh hati karena para pimpinannya lincah seperti kancil yang masih mencari peluang lain untuk kepentingan pilpres 2029,” katanya.

Ia memperkirakan pernyataan-pernyataan Presiden yang dianggap kontroversial justru dapat memperbesar kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Fernando berharap Prabowo lebih mengedepankan pendekatan sebagai negarawan dengan merangkul seluruh kelompok masyarakat.

“Pernyataan Prabowo beberapa kali membuat musuh-musuh baru terhadap pemerintahannya. Sehingga sangat tidak menunjukkan sebagai pemimpin yang mengedepankan sikap negarawan, merangkul semua kalangan termasuk kelompok yang berseberangan dengan pemerintahannya,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Fernando bahkan mengungkapkan keraguan terhadap keberlangsungan pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan. Pandangan tersebut ia kaitkan dengan cara Presiden menggunakan kekuasaan dan kinerja para pembantunya.

“Saya semakin ragu, bahwa pemerintahan Prabowo akan bertahan sampai 2029 dengan melihat caranya menggunakan kekuasaan dan memimpin Indonesia termasuk kinerja para pembantunya,” pungkasnya.