Dasco: Evaluasi Kasus Menteri Satryo Soemantri Jika Diperlukan

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, membuka peluang untuk melakukan evaluasi terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro setelah demonstrasi besar-besaran oleh pegawai kementerian tersebut terkait sejumlah tuduhan.

Dasco menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari kasus ini terlebih dahulu sebelum mengambil langkah selanjutnya.

“Terus terang, kita akan pelajari, kita akan kaji, dan tentunya nanti kita akan minta komisi teknis yang terkait dengan kementerian untuk melakukan pemantauan dan evaluasi jika dianggap perlu,” ujar Dasco saat ditemui di kompleks parlemen pada Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta Kemendiktisaintek untuk segera menyelesaikan masalah internal yang terjadi.

Ia mengimbau seluruh pemangku kebijakan di kementerian tersebut untuk bersikap arif dan bijak dalam mengatasi situasi ini, serta melakukan tabayyun antara pihak-pihak yang terlibat.

“Saya mengimbau, semua tenang dan kondusif. Silakan dicari solusi yang terbaik. Apapun masalah yang terjadi di internal Kemendiktisaintek tolong diselesaikan secara internal,” kata Lalu saat dihubungi.

Demonstrasi pegawai di kementerian yang dipimpin oleh Satryo Soemantri terjadi pada hari yang sama, dengan isu utama terkait tindakan pemberhentian salah seorang pegawai secara sepihak dan mendadak.

Spanduk dan papan bunga yang mengecam menteri pun viral di media sosial, dengan tulisan-tulisan provokatif seperti “turut berdukacita atas matinya nurani dan welas asih menteri kami” dan “Pak Presiden, Selamatkan Kami dari Menteri Pemarah, Suka Main Tampar, dan Main Pecat.”

Menanggapi situasi tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, menyatakan bahwa kebijakan rotasi dan mutasi dalam kementeriannya adalah bagian dari upaya penyegaran organisasi dan memberikan pengalaman kerja (tour of duty) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menekankan bahwa langkah-langkah tersebut adalah hal lumrah dalam transisi kementerian, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.

Dengan kondisi yang masih memanas, perhatian terhadap masalah ini diharapkan dapat mengarah pada penyelesaian yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. (Enal Kaisar)