Netgrit: Kepala Daerah Berpotensi Dikuasai Partai Dominan Jika Pilkada Lewat DPRD

AKTUALITAS.ID – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam. Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) menilai mekanisme ini hanya akan memperkuat dominasi elite partai politik dan memangkas peran serta masyarakat.

Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay, menyoroti bahwa Pilkada lewat DPRD mempermudah elite parpol dalam menentukan sosok kepala daerah sesuai kepentingan kelompoknya.

“Sebetulnya itu yang terjadi (pengaturan oleh elite), namun sayangnya ini tidak disampaikan secara terbuka dan jujur,” ujar Hadar dalam sebuah diskusi daring yang dikutip dari kanal YouTube Perludem, Jumat (16/1/2026).

Hadar menjelaskan bahwa partai yang memiliki kursi mayoritas di DPRD akan memegang kendali penuh dalam menentukan pemimpin daerah. Pola ini diperkuat dengan adanya tren koalisi partai politik di tingkat pusat (Pilpres) yang seringkali dibawa hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, koalisi besar di DPRD sengaja dibentuk untuk memuluskan wacana Pilkada tidak langsung tersebut. Dampak paling krusial dari perubahan mekanisme ini adalah hilangnya kedaulatan warga negara.

“Kalau melalui DPRD, kita sebagai warga tidak ikut memilih. Padahal, jika rakyat terlibat langsung, kepala daerah memiliki tanggung jawab moral kepada pemilihnya. Kita juga punya tanggung jawab memastikan janji mereka berjalan selama lima tahun,” tegas Hadar. (Bowo/Mun)