Sebut Kemunduran Demokrasi, Partai Gema Bangsa Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

AKTUALITAS.ID – Partai politik baru Gema Bangsa menegaskan sikap tegas menolak wacana pilkada tidak langsung yang mengusulkan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Ketua Bidang Kader dan Kepemimpinan DPP Partai Gema Bangsa, Hardiansyah, menyebut mekanisme tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

“Kalau pemilihan itu dipilih DPRD, maka kami anggap itu menjadi kemunduran,” tegas Hardiansyah dalam acara di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (16/1/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Hardiansyah menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk maju kembali pada Pilpres 2029. Menurutnya, visi Prabowo tentang kemandirian bangsa sejalan dengan visi Partai Gema Bangsa.

“Prabowo sering mengatakan bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri, kita harus mandiri di negeri sendiri. Itu yang menjadi salah satu visi yang memang kita sama,” ujarnya.

Meski dukungan disebut masih bersifat dinamis, Hardiansyah menegaskan partainya mendukung sejumlah program pemerintah yang dianggap relevan dengan visi kemandirian bangsa.

Partai Gema Bangsa yang berdiri pada Januari 2025 dijadwalkan menggelar deklarasi resmi sebagai partai politik baru di JICC pada Sabtu (17/1/2026). Acara ini akan diikuti oleh 514 pengurus daerah dan melibatkan 1.124 pengurus dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Sekjen Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, menyampaikan bahwa Prabowo diundang untuk hadir dalam deklarasi tersebut. Namun, dipastikan Presiden tidak dapat menghadiri undangan itu.

Partai Gema Bangsa menegaskan komitmen untuk menjaga demokrasi dengan menolak wacana pilkada tidak langsung. Di sisi lain, partai ini menyatakan dukungan terhadap visi kemandirian bangsa yang diusung Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mempersiapkan diri sebagai kekuatan politik baru melalui deklarasi nasional. (Bowo/Mu