Istana Tegaskan Rp223 Triliun MBG Disetujui DPR

AKTUALITAS.ID – Polemik alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menggunakan dana pendidikan mendapat respons dari pihak Istana. Sekretariat Kabinet melalui Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penganggaran tersebut telah melalui prosedur konstitusional dan disepakati bersama pemerintah serta DPR RI dalam pembahasan APBN 2026.

Menurut Teddy, total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp769,1 triliun memang merupakan 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat undang-undang.

“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp769,1 triliun itu 20 persen, dan itu anggaran pendidikan,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa rincian penggunaan anggaran tersebut telah dibahas dan disepakati bersama pemerintah serta Badan Anggaran DPR RI pada periode sebelumnya.

“Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya dan peruntukannya sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP,” ujarnya.

Teddy menegaskan, Program MBG tidak mengurangi program pendidikan yang telah berjalan. Ia memastikan seluruh program strategis pendidikan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” tegasnya.

Ia menyebut sejumlah program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan. Bahkan, pemerintah menambah program Sekolah Rakyat bagi anak-anak kurang mampu, termasuk fasilitas pendidikan, penginapan, makanan bergizi, dan jaminan kesehatan.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17 triliun untuk renovasi 16.000 sekolah sepanjang 2025 di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program lain yang diklaim berjalan antara lain pengiriman 280.000 TV digital ke sekolah serta pembangunan Sekolah Garuda dan kampus baru.

Di sisi lain, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelumnya menyoroti lampiran APBN yang menunjukkan alokasi Rp223,5 triliun untuk MBG berasal dari pos pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyebut data tersebut tercantum resmi dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APBN 2026.

Wasekjen PDIP Adian Napitupulu juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 serta Perpres Nomor 118 Tahun 2025 yang memuat alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional.

Menanggapi hal itu, pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran telah sesuai mekanisme perundang-undangan dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan atau dikurangi.

Polemik ini mencerminkan dinamika politik anggaran menjelang implementasi penuh APBN 2026, khususnya terkait program prioritas nasional MBG yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah. (Bowo/Mun)