Berita
SK Pemberhentian Wahyu Setiawan, Istana Tunggu Putusan DKPP
AKTUALITAS.ID – Surat Keputusan (SK) Presiden mengenai pemberhentian Komisioner KPU Wahyu Setiawan sampai saat ini belum keluar. Istana masih menunggu putusan sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Ya tentunya, kalau ada usulan, kan hari ini sidang DKPP. Sidang DKPP selesai kemudian pimpinan KPU mengajukan kepada Presiden. Ada tahapannya,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung […]
AKTUALITAS.ID – Surat Keputusan (SK) Presiden mengenai pemberhentian Komisioner KPU Wahyu Setiawan sampai saat ini belum keluar. Istana masih menunggu putusan sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Ya tentunya, kalau ada usulan, kan hari ini sidang DKPP. Sidang DKPP selesai kemudian pimpinan KPU mengajukan kepada Presiden. Ada tahapannya,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).
Meski Wahyu sudah menyatakan secara terbuka mengenai pengunduran diri, Pramono tetap menghargai proses di DKPP. Menurut dia, SK pemberhentian Wahyu harus dilandasi aturan hukum.”Ya kan keputusan itu harus ada dasar hukumnya,” ujarnya seperti dikutip detik.com.
DKPP hari ini telah mengelar sidang kode etik terhadap tersangka kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. DKPP akan menggelar rapat pleno membahas dan menentukan putusan terhadap Wahyu malam ini.
“Kita berharap malam ini majelis segera musyawarah ambil keputusan apakah Wahyu ini terbukti langgar kode etik atau tidak. Dan kalau terbukti UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik telah menegaskan seperti apa sanksinya. Kalau terbukti, kita ukur sejauh mana derajat pelanggaran,” kata Plt Ketua DKPP Muhammad di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Dia mengatakan rapat pleno di DKPP akan digelar tertutup. Dia berharap putusan hasil sidang etik soal Wahyu Setiawan bisa disampaikan pada Kamis (16/1/2020) besok. [ANT]
-
Multimedia14 hours ago
FOTO: Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
-
POLITIK18 hours ago
Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu untuk Refleksi Kinerja dan Strategi Kedepan
-
Ragam21 hours ago
Bantah Gelapkan Harta Warisan, Ratna Sarumpaet: Aku Enggak Dendam
-
POLITIK10 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
Ragam18 hours ago
Aura Kasih Debut Jadi Eksekutif Produser, Film “Anak Kunti” Siap Menggebrak Asia
-
OtoTek19 hours ago
WhatsApp Hadirkan Fitur Baru untuk Meriahkan Libur Akhir Tahun
-
Nasional12 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
EkBis11 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak