Data Corona RI Dibuka: 10.482 PDP, 139.137 ODP

AKTUALITAS.ID – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuka data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) Corona di Tanah Air. Total ada 139.137 ODP dan 10.482 PDP.

“Kelompok saudara-saudara kita yang termasuk kategori orang dalam pemantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah virus Corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang ditayangkan saluran YouTube BNPB, Selasa (14/4/2020).

Yuri, panggilan akrab Achmad Yurianto, mengaku ratusan ribu ODP ini menjadi perhatian besar terkait penyebaran virus Corona. Karena ada yang kondisinya tak sakit dan sakit ringan. Sehingga tanpa sadar, ucap Yuri, berpotensi menjadi sumber penularan.

“Ini yang menjadi perhatian besar kita, karena tak menutup kemungkinan dari saudara-saudara kita yang masuk dalam pemantauan dalam kondisi yang tidak sakit, dengan kondisi yang sakit ringan. Sehingga bisa dirasakan seakan-akan tidak sakit dan berpotensi menjadi sumber penularan apabila tidak dirawat dengan baik, apabila tidak segera melaksanakan isolasi diri, karantina diri dengan cara yang sebaik-baiknya,” jelas Yuri.

Dia kemudian memaparkan data PDP. “PDP sampai dengan saat ini ada 10.482 orang.”

Yuri mengatakan sejak Corona ditetapkan sebagai bencana nasional, seluruh data terkait wabah diintegrasikan mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.Sehingga dikendalikan oleh satu sistem.

“Pada hari ini setelah ditetapkan sebagai satu bencana nasional, maka seluruh integrasi data yang kita bangun mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan seterusnya sampai ke pusat berada dalam satu sistem, satu kendali data, satu jaring data,” ujar dia.

“Sehingga seluruhnya bisa kita lihat dan akses secara terbuka dan bisa dilihat secara lebih transparan,” ucap Yuri.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kabinet menyampaikan komunikasi efektif dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai penanganan virus Corona (COVID-19). Jokowi tidak ingin adanya kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

“Mengenai komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan kepada media, ini harus dilakukan dengan detail dan baik. Jangan sampai banyak berita yang baik tidak bisa disampaikan. Sehingga rasa optimis masyarakat menjadi cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna secara virtual, Selasa pagi.