Berita
PPP Minta Pemerintah untuk Minta Maaf Kepada Publik Soal Kebocoran Data eHAC
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Muhammad Iqbal meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk meminta maaf kepada publik atas kebocoran data aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC). Masyarakat sudah dirugikan dengan berkali-kali kasus kebocoran data. Tidak cukup pemerintah hanya mencari siapa yang bersalah dalam kasus ini. “Kasus kebocoran data […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Muhammad Iqbal meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk meminta maaf kepada publik atas kebocoran data aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC). Masyarakat sudah dirugikan dengan berkali-kali kasus kebocoran data. Tidak cukup pemerintah hanya mencari siapa yang bersalah dalam kasus ini.
“Kasus kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia ini tidak bisa dianggap enteng. Masyarakat rugi berkali-kali karena kasus kebocoran data ini. Dalam kasus kebocoran data dari eHAC, Kementerian Kesehatan RI dan pihak terkait harus meminta maaf kepada publik atas terjadinya kasus ini, bukan hanya mencari siapa yang bersalah,” ujar Muhammad dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/9/2021).
Kasus kebocoran data pribadi membuat masyarakat terkena dampak secara materi dan non materi. Muhammad mendesak supaya pemerintah maupun perusahaan BUMN memperkuat sistem keamanan data.
“Adanya kasus kebocoran data pribadi di website pemerintah maupun perusahaan BUMN membuat masyarakat terkena dampaknya, baik secara materi maupun non-materi. Oleh karena itu, kami minta pemerintah maupun perusahaan BUMN terus memperkuat sistem keamanan data. Sistem keamanan data yang lemah bisa mengundang kejahatan siber seperti penipuan online dan lainnya,” tegasnya.
Muhammad menyayangkan kasus kebocoran data kembali terjadi. Pemerintah dinilai teledor dan kurang bertanggungjawab. Kasus kebocoran data sebelumnya sampai hari ini penyelidikannya belum jelas.
“Kebocoran data pribadi di aplikasi milik pemerintah ini merupakan bentuk keteledoran dan kurang bertanggung jawabnya pemerintah, apalagi kebocoran data ini bukan kali ini saja. Sebelumnya data 2 juta nasabah asuransi BRI Life bocor dan dijual secara online, lalu Mei 2021 data pribadi 279 penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan. Tindak lanjut dan laporan penyelidikannya juga belum jelas,” tegasnya.
Diberitakan, peneliti dari vpnMentor baru saja mengungkap adanya dugaan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi eHAC atau Electronic Health Alert Card. Sebagai informasi, eHAC merupakan aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi penumpang selama bepergian.
Dikutip dari ZDNet, Selasa (31/8/2021), temuan ini dilakukan oleh peneliti dari vpnMentor yang dipimpin oleh Noam Rotem dan Ran Locar. Dalam temuannya, vpnMentor menyebut eHAC tidak menggunakan protokol privasi yang baik, sehingga data sensitif dari lebih sejuta orang terekspos di open server.
Adapun Noam dan Ran mengatakan, temuan mengenai dugaan kebocoran data eHAC ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk mengurangi jumlah kebocoran data dari situs web maupun aplikasi di seluruh dunia.
“Tim kami menemukan catatan eHAC tanpa hambatan berarti, karena kurangnya protokol yang diterapkan oleh pengembang aplikasi. Setelah menyelidiki database dan memastikannya asli, kami menghubungi Kementerian Kesehatan Indonesia dan memberitahu temuan kami,” tulis tim peneliti vpnMentor.
Namun setelah beberapa hari, tidak ada tanggapan mengenai temuan tersebut. Karenanya, vpnMentor lantas menghubungi pihak lain, seperti Indonesia’s Computer Emergency Response Team dan Google sebagai penyedia hosting eHAC.
-
NASIONAL29/07/2026 19:30 WIBMAKI Minta Kejagung Telusuri Aset Febrie Adriansyah hingga Tuntas
-
POLITIK29/07/2026 19:00 WIBRespons Kabinet Bayangan, Gibran Janji Pemerintah Lebih Banyak Mendengar
-
NASIONAL29/07/2026 20:00 WIBProfil Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang Diamankan KPK
-
EKBIS29/07/2026 20:30 WIBElnusa Petrofin Gelar Pena Petrofin Awards 2026, Apresiasi Karya Jurnalistik Sektor Energi
-
NASIONAL29/07/2026 22:00 WIBKomisi X Tegaskan URI Bukan Bagian dari RUU Sisdiknas
-
NUSANTARA30/07/2026 07:30 WIBKonflik Arisan Online Diduga Berujung Penculikan Balita di Makassar
-
NASIONAL29/07/2026 21:00 WIBKomisi III Minta Polri Transparan Usut Personel Narkoba Polres Tangsel
-
NASIONAL29/07/2026 18:28 WIBUsai OTT Bupati Pemalang, KPK Segel Sejumlah Lokasi dan Sita Uang Rp2 Miliar

















