Upacara HUT RI di IKN, DPR: Indikasi Pemborosan Anggaran

AKTUALITAS.ID – Pengeluaran anggaran negara yang besar untuk kebutuhan operasional upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menjadi sorotan Komisi II DPR RI. 

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengungkapkan kritik tajam terkait biaya tinggi yang dikeluarkan untuk acara tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.

“Kami melihat ada indikasi pemborosan anggaran, padahal banyak rakyat yang saat ini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ungkap Guspardi pada Kamis (8/8/2024). 

Dia menekankan bahwa pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar pada anggaran negara.

Sorotan utama Guspardi adalah pada penyewaan sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu undangan. 

“Pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Biaya untuk sewa mobil mewah dan hotel mewah seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” tambahnya.

Menurut laporan, harga sewa mobil di Kalimantan Timur melonjak tajam akibat tingginya permintaan untuk acara ini. Sewa mobil Alphard yang biasanya Rp 7 juta per hari, naik menjadi Rp 25 juta per hari. Kondisi ini diperparah dengan kebutuhan mendatangkan kendaraan dari luar daerah, termasuk Jakarta dan beberapa daerah di Pulau Jawa serta Sulawesi.

Tidak hanya mobil, tarif penginapan juga mengalami kenaikan signifikan. Tarif Swissotel Nusantara, satu-satunya hotel bintang 5 di IKN, melonjak dari Rp 4,8 juta hingga Rp 8 juta per malam, dengan tarif presidential suite mencapai Rp 20 juta per malam.

Guspardi menilai lonjakan harga tersebut sebagai upaya pengusaha memanfaatkan momen HUT RI di IKN, mengingat keterbatasan kompetitor di wilayah tersebut. 

“Pihak hotel dan penyedia jasa sewa mobil terkesan aji mumpung, memanfaatkan momen perayaan HUT RI di IKN,” tegasnya.

Komisi II DPR RI khawatir jika penggunaan anggaran ini tidak dikelola dengan bijak, akan timbul persepsi negatif dari masyarakat. 

“Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi jangan sampai dianggap boros sehingga merusak citra birokrasi,” lanjut Guspardi.

Untuk itu, pemerintah diminta memberikan penjelasan secara detail dan transparan terkait anggaran yang dikeluarkan. 

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno telah mengakui potensi pembengkakan anggaran karena peringatan HUT RI tahun ini dilaksanakan di dua tempat, yakni di IKN dan Jakarta.

“Intinya, pemerintah harus transparan kepada masyarakat mengenai anggaran yang digunakan. Masyarakat perlu memahami seberapa besar kebermanfaatan dari penggunaan anggaran tersebut,” tutup Guspardi. (YAN KUSUMA/RAFI)