Ibu Kota Baru untuk Rakyat atau Pengusaha?

AKTUALITAS.ID – Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ) meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta rakyat Indonesia untuk memindahan Ibu Kota.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Melalui kajian yang mendalam dari beberapa pihak terkait. Akhirnya Jokowi mengumumkan dengan lantang pemindahaan ibu kota baru Indonesia di  Kalimantan Timur, di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Kajian yang telah ditelaah dengan terperinci serta proses yang panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek , baik wilayah yang aman dari bencana alam, lingkungan, ekonomi, serta letak geografisnya yang tepat di tengah wilayah Indonesia.

Pemindahaan ibu kota bukanlah hal yang baru mencuat. Sejak kepemimpinan Presiden Soekarno pun, hal ini sudah dipaparkan untuk memindahkan ibu kota negara dari Batavia (Jakarta kala itu)  ke luar Jawa.

Palangka Raya sendiri sejak ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957 sudah direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagai ibu kota masa depan Indonesia.

Selain Soekarno,  Presiden Soeharto juga pernah mengusulkan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Daerah ini pernah diwacanakan sebagai lokasi alternatif Ibu Kota karena lokasinya yang tak terlalu jauh dari Jakarta.

Menariknya , pemindahan ibu kota yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai sebagian masyarakat adanya kepentingan politik ‘tingkat dewa’ yang bermain dibelakang layar yang menguntungkan  beberapa kalangan terkhususnya bagi para pengusaha kaya raya.

Bagaimana tidak, Selang satu hari Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia. Pengembang properti di Kaltim, salah satunya PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) yang langsung bergerak cepat ‘menjual’ nama ibu kota baru di Balikpapan dengan nama Borneo Bay City dengan terpampangnya iklan satu halaman penuh di salah satu koran nasional pada Selasa (27/8/2019).

Padahal kita ketahui, APLN beberapa waktu lalu pengembangan proyek reklamasinya terhenti karena terbentur dengan hukum  yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Apakah pemindahaan ibu kota ini ada maksud tertentu dengan para pengusaha pengembang yang sebelumnya telah dirugikan besar? atau memang kebetulan saja? tidak ada yang tahu pasti.

Namun, hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di salah satu universitas negeri di kawasan depok. Dalam acara tersebut, dirinya menyebut dengan istilah “Kapitalis yang Liberal”. Namun tak tahu siapa yang dikritik oleh Surya paloh dengan kalimat tersebut? apakah pemerintahan yang didukung dirinya dan partainya??

Dengan pernyataan itu paling tidak dirinya mengiyakan  adanya kepentingan bisnis dibalik pemindahaan ibu kota, seperti penilaian sebagian masyarakat. Karena kebijakan pemerintah tidak lepas dari kepentingan para pengusaha. [Kiki Budi Hartawan]