Berita
Meski Sudah Disidik Kejaksaan, DPR Segera Bentuk Pansus Angket Jiwasraya
Publik ingin tau kebenaran sesungguhnya
AKTUALITAS.ID – Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan pihaknya mendesak DPR RI segera membentuk hak angket kasus dugaan korupsi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya yang menyebabkan negara rugi hingga Rp 13,7 triliun.
Menurut dia, meskipun saat ini kasus Jiwasraya sudah disidik Kejaksaan Agung, tetapi DPR juga harus menggunakan hak angket. ?
Dalam kicau twitternya @FerdinandHaean2, “Pak @erickthohir dan pak @jokowi kami mendesak @DPR_RI agar membentuk Angket atas skandal Jiwasraya selain penyidikan yg dilakukan olh @KejaksaanRI,” Selasa (24/12).
Menurut Ferdinand, petingnya Hak Angket DPR guna publik dapat mengetahui secara jelas kasus dugaan korupsi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya tersebut.
“Publik ingin tau kebenaran sesungguhnya, krn ini skandal yg bkn semata skandal keuangan @ojkindonesia,” tulisnya.
Diketahui, kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya menimbulkan banyak perhatian publik. Hal ini bermula dari Kementerian BUMN membawa kasus gagal bayar Jiwasraya ini ke Kejagung. Karena terindikasi adanya dugaan korupsi pada pengelolaan dana investasi Jiwasraya.
Kejagung memastikan adanya tindakan korupsi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya. Diperkirakan kerugian negara akibat perbuatan rasuah itu hingga Rp 13,7 triliun.
-
FOTO28/04/2026 16:02 WIBFOTO: Presiden Prabowo Jenguk Korban Tabrakan KA di RSUD Bekasi
-
POLITIK28/04/2026 11:00 WIBNasDem: Masa Jabatan Ketum Parpol Hak Internal
-
FOTO28/04/2026 12:43 WIBFOTO: 120 Jamaah Haji Asal Mimika Diberangkatkan Menuju Mekkah
-
JABODETABEK28/04/2026 06:30 WIB79 Korban Luka, 5 Tewas dalam Kecelakaan KA Bekasi Timur
-
JABODETABEK28/04/2026 08:30 WIBImbas Tabrakan KA, KRL Tak Beroperasi ke Cikarang
-
OLAHRAGA28/04/2026 16:30 WIBJadi Juara Grup D, Indonesia Wajib Menang Lawan Prancis
-
POLITIK28/04/2026 14:00 WIBBawaslu Siapkan ‘Tameng’ LPSK untuk Lindungi Saksi dan Informan
-
DUNIA28/04/2026 08:00 WIBMojtaba Khamenei Tegaskan: Selat Hormuz Tak Akan Kembali Normal

















