Sulitnya Izin Mendirikan Gereja, PGI Temui Menko Mahfud Md

AKTUALITAS.ID – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melakukan audiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu pokok pembahasannya mengenai izin mendirikan gereja.

“Dalam krisis kebangsaan terkait juga banyaknya gereja-gereja yang sulit beribadah, izin mendirikan gereja di beberapa tempat masih sulit dan juga ada kekhawatiran terjadi balas membalas di daerah-daerah lain gitu,” ujar Ketua PGI Gomar Gultom kepada wartawan di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (13/2/2020).

Gomar mengatakan pembahasan izin mendirikan gereja juga menyinggung persoalan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi. Menurutnya, aksi pemerintah tidak boleh terhalangi oleh kehendak kelompok masyarakat tertentu dalam membangun tempat ibadah.

“Ya termasuk tentang GKI Yasmin secara khusus kita bahas dan HKBP Filadelfia, karena dua gereja ini sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oleh karenanya negara tidak boleh kalah terhadap pemaksaan dari kelompok, sekehendak kelompok masyarakat,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal PGI Jacky Manuputty meminta Presiden Jokowi dan Mahfud MD turun tangan menyelesaikan persoalan pendirian gereja di daerah-daerah.

“Pengamatan kita seakan-akan ada yang salah dengan sistem bernegara, sebab kasus-kasus seperti Singkil, Karimun, seperti Yasmin, kasus lokal dibawa sampai ke presiden, presiden, menko harus menyelesaikan itu seakan-seakan di daerah ini ada sesuatu yang harus dikoreksi dalam perjalanan bersama sebagai bangsa,” tutur Sekretaris Jenderal PGI Jacky Manuputty.

Menurut Jacky, intoleransi semakin berkembang di Indonesia. Sehingga, negara harus hadir untuk memberikan solusi dan menjaga tali silaturahmi antar umat beragama.

“Negara dirasakan tidak hadir pada komponen dan kelompok masyarakat yang mengalami hal hal seperti itu. Dan ini akan makin menambah banyak lobang hitam dalam perjalanan sejarah kita sebagai bangsa yang kita wariskan pada generasi ke depan dan ini tidak boleh terjadi. Negara harus hadir harus kuat,” sebutnya.