Berita
Ojek Tak Dilarang Angkut Penumpang, Kemenhub: Asal Pakai Masker
AKTUALITAS.ID – Mengacu pada Permenkes Nomor 9/2002 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah melarang pengemudi ojek pangkalan dan ojek online untuk mengangkut penumpang. Namun, hal itu seakan dibantah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Di mana, Permenhub No.18/2020 […]
AKTUALITAS.ID – Mengacu pada Permenkes Nomor 9/2002 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah melarang pengemudi ojek pangkalan dan ojek online untuk mengangkut penumpang.
Namun, hal itu seakan dibantah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Di mana, Permenhub No.18/2020 itu dalam salah satunya poinnya justru masih memperbolehkan pengemudi ojek, untuk mengangkut penumpang di kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB.
“Sepeda motor tidak dilarang (mengangkut penumpang), tapi harus memenuhi ketentuan menggunakan masker,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam telekonferensi, Minggu (12/4/2020).
Meski demikian, Adita menegaskan bahwa para pengemudi ojek yang hendak mengangkut penumpang, diharuskan memenuhi syarat-syarat yang ketat.
Seperti misalnya melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau dalam keadaan sakit.
“Pengemudi enggak diperbolehkan ketika kondisi tidak sehat. Ini yang secara garis besar diatur dalam Permenhub (No.18/2020),” ujar Adita.
Adita menjelaskan peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, pada 9 April 2020 lalu. Nantinya, Permenhub No.18/2020 itu juga akan berlaku untuk kendaraan umum dan pribadi, serta transportasi untuk mengangkut barang atau logistik.
“Secara garis besar peraturan tersebut mengatur tiga hal, yaitu pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020,” ujarnya.
-
OLAHRAGA21/04/2026 18:00 WIBReli Internasional Camel Trophy Jelajah Kalimantan Diikuti 48 Peserta
-
FOTO21/04/2026 23:59 WIBFOTO: Pemerintah Genjot Pembangunan Hunian Layak di NTT
-
EKBIS21/04/2026 17:30 WIBDemi Stabilitas Harga, DMO Minyakita Diusulkan Naik Jadi 60 Persen
-
RIAU21/04/2026 18:30 WIBBupati Zukri Percepat Jaringan Kabel Bawah Laut untuk Masyarakat, Listrik Siap Menyala 24 Jam
-
NASIONAL22/04/2026 00:01 WIBBahas Ketahanan Ekonomi, Presiden Prabowo Terima Ketua DEN
-
PAPUA TENGAH21/04/2026 23:30 WIBFreeport Grassroots Tournament 2026 Kembangkan Bakat Sepak Bola Anak Papua
-
NASIONAL21/04/2026 19:30 WIBKasau: Perwira TNI AU Harus Adaptif, Berkarakter, dan Tunjukkan Kualitas Kepemimpinan
-
NUSANTARA21/04/2026 21:00 WIBGempa M6,0 Guncang Timor Tengah Utara NTT