PM Jepang Shinzo Abe Berencana Perpanjang Darurat Nasional Hingga 1 Bulan

Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe mengatakan akan meninjau status darurat nasional terkait pandemi virus Corona pada 4 Mei mendatang. Abe mengaku berencana memperpanjang status tersebut hingga sebulan.

Dilansir dari AFP, Jumat (1/5/2020), Abe sebelumnya memberlakukan darurat nasional pada 7 April lalu. Status tersebut akan berakhir 6 Mei mendatang.

“Setelah menerima laporan dari panel para ahli, saya meminta Menteri Nishimura untuk merencanakan perpanjangan status darurat nasional hingga sekitar satu bulan sebagai skenario dasar untuk menyusun rencana yang akan sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Abe.

Abe mengatakan panel pakar yang memberi saran kepada pemerintah sedang meninjau situasi di berbagai bagian negara.

“Kami akan mendengarkan pendapat mereka dan kami berharap untuk membuat keputusan pada 4 Mei,” ujarnya.

Abe mengatakan, Jepang sejauh ini berhasil menghindari peningkatan tajam kasus COVID-19 yang terlihat di beberapa negara. Namun, dia mengingatkan bahwa kewaspadaan masih diperlukan.

“Pandangan para ahli adalah bahwa kita akan terus membutuhkan kerja sama orang-orang Jepang untuk masa mendatang,” kata Abe.

Perpanjangan darurat nasional memang telah banyak diperkirakan. Meskipun skala wabah yang relatif kecil di Jepang, dengan hampir 14.300 infeksi tercatat dan 432 kematian sejauh ini.

Meskipun skala wabah yang relatif kecil, ada kekhawatiran terjadinya lonjakan infeksi yang terus menerus dapat dengan cepat membanjiri sistem kesehatan negara itu

Asosiasi dokter juga telah memperingatkan bahwa rumah sakit sudah mulai menipis. Bahkan, para pejabat di Osaka meminta sumbangan jas hujan untuk dijadikan sebagai alat pelindung diri bagi petugas kesehatan yang terjebak menggunakan kantong sampah.

Langkah-langkah untuk menekan laju penyebaran di Jepang juga telah dilaksanakan. Termasuk mengirim pasien virus Corona dengan gejala ringan ke hotel-hotel untuk karantina, daripada mengisolasi mereka di rumah sakit yang penuh sesak.

Pemerintah juga mengatakan pihaknya meningkatkan kapasitas pengujian. Tetapi, kritik terus muncul karena jumlah tes yang relatif rendah dilakukan, sebagian karena kriteria yang ketat.