Berita
Izin Keluar Masuk Jakarta, Anies: Hanya Dikeluarkan oleh Pemprov DKI
AKTUALITAS.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur untuk mengatur pergerakan orang keluar masuk Jakarta. Anies, orang yang bisa berpergian dan mendapat pengecualian harus mendapat izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anies mengatakan, ada sejumlah yang dikecualikan dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Bila mau keluar masuk Jakarta, mereka yang dikecualikan harus […]
AKTUALITAS.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur untuk mengatur pergerakan orang keluar masuk Jakarta. Anies, orang yang bisa berpergian dan mendapat pengecualian harus mendapat izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Anies mengatakan, ada sejumlah yang dikecualikan dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Bila mau keluar masuk Jakarta, mereka yang dikecualikan harus mendapatkan izin dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.
“Bagi mereka yang punya tugas di sektor-sektor mendasar dapat izin, bagi yang tidak tak perlu urus izin karena izinnya tak akan dikeluarkan,” ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota yang disiarkan langsung lewat akun Youtube pemprov DKI Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Anies mengatakan, nantinya petugas di lapangan akan memeriksa izin tersebut. Ditegaskannya, izin yang valid hanya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Bukan menggunakan izin-izin yang lain. Hanya izin dari pemprov yang bisa diterima oleh petugas di lapangan,” ujarnya.
Anies mengatakan, izin itu bisa didapatkan lewat situs corona.jakarta.go.id. Setelahnya, kategori yang dikecualikan melengkapi dengan surat keterangan RT/RW, surat keterangan dari tempat kerja, dan bukti-bukti kegiatan yang akan dilakukan.
“Mereka yang dikecualikan tidak otomatis bisa berpergian, tapi mereka harus mengurus surat izin secara virtual, dikerjakan melalui website corona.jakarta.go.id. Di situ ada form aplikasinya dan harus lengkapi dengan surat keterangan yang terkait dengan pekerjaannya, terkait dengan konfirmasi dari RT/RW, juga bukti-bukti kegiatan yang akan dilakukan,” kata Anies.
Kategori yang dikecualikan atau boleh keluar-masuk DKI Jakarta adalah pejabat/pimpinan negara, perwakilan negara asing, anggota TNI/Polri, petugas jalan tol, petugas penanganan COVID-19, petugas ambulans, pemadam kebakaran, mobil jenazah, kemudian kendaraan angkutan barang yang tidak membawa penumpang, pengemudi angkutan obat-obatan dan alat kesehatan, pasien yang membutuhkan pelayanan.
“Juga sektor energi, sektor komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar publik, dan objek-objek vital nasional, kebutuhan sehari-hari,” kata Anies.
- POLITIK20 jam lalu
Megawati Siap Turun Tangan Jika Hasto Ditangkap, KPK: Proses Hukum Berjalan Sesuai Aturan
- POLITIK23 jam lalu
Heddy Luqito: Selama Tahun 2024 DKPP Pecat 66 Penyelenggara
- POLITIK21 jam lalu
Mardiono: Muktamar PPP Dipercepat untuk Persiapan Pemilu 2029
- POLITIK19 jam lalu
KPU Tentukan Pilkada Ulang 27 Agustus 2025 untuk Daerah yang Dimenangkan Kolom Kosong
- Jabodetabek23 jam lalu
Cemburu Melanda, Pria di Bekasi Siram Mantan Pacar dengan Air Keras
- EkBis21 jam lalu
OJK: Tidak Ada Lonjakan Utang Pinjol Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
- Jabodetabek19 jam lalu
Seorang Pria Berusia 46 Tahun Tewas Tertabrak KRL di Cilebut, Bogor
- POLITIK22 jam lalu
PDIP Tak Mau Terburu-Buru Sikapi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD