CSIS: Pendidikan Polri Disebut Belum Lepas dari Warisan Militer

AKTUALITAS.ID – Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai kultur kekerasan yang masih muncul di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berakar dari sistem pendidikan formal kepolisian yang dinilai belum sepenuhnya meninggalkan pola militeristik.

Dalam diskusi di Jakarta, Rabu (25/2/2026), Nicky menyebut visi Polri menjadi polisi sipil yang berorientasi pada pelayanan warga masih jauh dari harapan. Menurutnya, reformasi harus dimulai dari pembenahan total kurikulum pendidikan kepolisian.

“Kurikulumnya harus menyelesaikan residu militeristik dan patronase di dalam pendidikan kepolisian agar pemolisian modern yang humanis dan demokratis itu bisa terjadi. Dekonstruksi dulu kurikulumnya, lalu revitalisasi tenaga pendidiknya,” ujar Nicky.

Nicky juga menyinggung insiden kekerasan yang melibatkan oknum Brimob di Tual. Ia menyoroti latar belakang pelaku sebagai lulusan Sekolah Polisi Negara (SPN), yang menurutnya merupakan fase krusial pembentukan karakter aparat.

Menurutnya, SPN menjadi masa transisi penting dari lulusan SMA menjadi anggota kepolisian. Karena itu, kualitas kurikulum dan pola pengajaran sangat menentukan.

“Kalau kita bicara kasus Tual, pelakunya Bripda, berarti lulusan SPN. Ini aslinya anak SMA. Jadi pendidikan itu menjadi isu strategis. Tanpa mengubah mindset pendidiknya, perubahan ini tidak akan pernah bisa dimulai,” tegasnya.

Selain persoalan pendidikan, Nicky juga mengkritik praktik meritokrasi di tubuh Polri yang dinilai tidak berjalan optimal dalam lima angkatan terakhir. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada rusaknya jenjang karier dan terhambatnya figur-figur kompeten untuk menduduki jabatan strategis.

Ia menegaskan, reformasi kepolisian tidak akan efektif tanpa pembinaan karier yang transparan dan berbasis kompetensi.

“Harus ada pembinaan karier yang baik, sehingga aktor-aktor yang memang kompeten bisa memegang jabatan strategis dan membawa perubahan. Reformasi tanpa kualitas kepemimpinan yang tepat tidak akan jalan,” pungkasnya.

Isu reformasi Polri, khususnya terkait kurikulum pendidikan dan sistem promosi jabatan, dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan demokratis di masa mendatang. (Bowo/Mun)