CSIS Desak Koreksi Peran TNI dan Polri dalam Ruang Sipil

AKTUALITAS.ID – Penggunaan instrumen militer dan kepolisian yang semakin meluas di ruang sipil dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil dan demokrasi. Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, yang menyerukan agar TNI dan Polri dikembalikan ke porsi dan mandatnya masing-masing.

Dalam diskusi publik bertajuk “Wake up call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita” pada Selasa (2/9/2025), Nicky menekankan pentingnya koreksi terhadap otoritas aktor keamanan. Ia menjelaskan, normalisasi peran militer di ranah sipil dapat memicu gesekan kewenangan dan mengaburkan batas tugas antara institusi pertahanan dan keamanan.

“Koreksi terhadap otoritas aktor keamanan itu diperlukan saat ini,” ujar Nicky.

Menurutnya, solusi mendasar dari persoalan ini adalah mengembalikan TNI sebagai garda terdepan di bidang pertahanan negara, dan Polri sebagai penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Ia menuding Revisi Undang-Undang TNI justru memberikan ruang lebih besar bagi militer untuk masuk ke ranah sipil, sementara peran kepolisian juga semakin dominan.

“Penting untuk meriset, mengembalikan peran kedua aktor ini pada porsinya, pada jalurnya sesuai porsi masing-masing,” tegasnya.

Nicky menambahkan, jika tidak ada koreksi fundamental, tatanan politik, hukum, dan demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada supremasi sipil akan menghadapi ancaman serius. Ia melihat momentum saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyeimbangkan kembali peran pertahanan, keamanan, dan supremasi sipil.

“Karena itu, persoalan ini harus dilihat secara lebih mendalam,” tutup Nicky. (Ari Wibowo/Mun)