Pemerintah Klaim Telah Mengusut Sebelum PBB Bersuara

AKTUALITAS.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan respons tegas terhadap pernyataan PBB yang mendesak Indonesia untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam demonstrasi yang berujung ricuh. Menurut Pigai, desakan tersebut datang terlambat karena pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah-langkah lebih cepat.

“Telat! Indonesia telah mengambil langkah-langkah lebih cepat 3 hari dari juru bicara OHCHR,” ujar Pigai melalui pesan tertulis pada Selasa (2/9/2025).

Pigai membeberkan kronologi tindakan pemerintah yang diklaim telah dilakukan sebelum PBB bersuara. Pada 29 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan keprihatinannya atas tindakan berlebihan oleh polisi yang menyebabkan kematian Almarhum Affan, seorang pengemudi ojek online.

Presiden juga telah mengambil tindakan tegas kepada aparat yang bertanggung jawab. Selain itu, sebagai bentuk pemulihan atau remedy, Presiden langsung mendatangi keluarga korban dan menjamin keberlangsungan hidup mereka.

Menurut Pigai, tindakan cepat ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam menghormati kebebasan berpendapat dan penegakan hukum sesuai standar HAM internasional. “Jadi saat ini proses hukum secara transparan sedang berlangsung dan menjaga kebebasan ekspresi,” tegasnya.

Pemerintah juga sedang dan akan terus melakukan upaya pemulihan bagi para korban. Dengan langkah-langkah ini, Pigai meyakini bahwa Indonesia telah berada di jalur yang benar dalam menyelesaikan masalah ini, bahkan sebelum adanya desakan dari pihak internasional. (Ari Wibowo/Mun)