Berita
Kritik Kebijakan Nadiem, Waka DPRD DKI Diserang Buzzer
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengaku diserang buzzer setelah kerap bersuara mengkritik kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Mendikbud Nadiem Makarim. Zita meminta Nadiem mengirim profesor untuk berdiskusi. “Yang saya dorong, pikiran yang inovatif dalam pendidikan. Mau saya DPRD, DPR RI, warga biasa harus didengar dong, tidak ada urusan. Kalau mau diskusi kirim […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengaku diserang buzzer setelah kerap bersuara mengkritik kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Mendikbud Nadiem Makarim. Zita meminta Nadiem mengirim profesor untuk berdiskusi.
“Yang saya dorong, pikiran yang inovatif dalam pendidikan. Mau saya DPRD, DPR RI, warga biasa harus didengar dong, tidak ada urusan. Kalau mau diskusi kirim profesor, bukan malah ngirim buzzer. Sudah tidak zaman lagi, bunuh-bunuh reputasi orang yang kritis. Masyarakat sudah cerdas. Masalah ini benar-benar terasa dampaknya. Saya harap segera dipikirkan solusinya,” kata Zita kepada wartawan, Selasa (4/8/2020). Akun medsos milik Zita yang diserang adalah @zitaanjani.
Dia mengatakan semakin banyak mendapatkan laporan masyarakat terkait PJJ. Menurutnya, kebijakan strategis nasional sudah perlu dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait pendidikan anak bangsa.
“Saya makin banyak menerima laporan. Bahkan, orang-orang tua luar Jakarta juga bicara kepada kami. Paket kebijakan ekonomi kan sudah sering dikeluarkan pemerintah pusat. Kenapa tidak ada paket kebijakan pendidikan? Menurut saya, ini tidak main-main,” kata Zita.
Alumnus University College London ini menilai Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak serius mendengarkan keluhan warga. Menurutnya, kebijakan PJJ sangat diskriminatif terhadap warga miskin.
“Saya rasa Mas Menteri Nadiem tidak serius mendengarkan. Ayo, sekali-kali ikut saya ketemu ibu-ibu di dapil. Jangan sampai kebijakan nasional yang lambat membuat daerah tidak bisa bekerja. Jelas ini, kebijakan PJJ ini diskriminatif. Di Jakarta saja, masih banyak yang tidak punya gadget, apalagi di daerah,” tambahnya.
Soal PJJ, Nadiem sebenarnya sudah menjawab kritik. Dia mengatakan kebijakan PJJ terpaksa diambil karena masa pandemi.
“Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah. PJJ itu kita terpaksa karena pilihannya antara ada pembelajaran atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan,” kata Nadiem di SDN Polisi I, Jalan Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (30/7).
-
EKBIS31/12/2025 21:45 WIBCadangan Aset Kripto Indodax Dipertanyakan, OJK Diminta Tegakkan Aturan
-
RIAU31/12/2025 13:00 WIBKapolres Bengkalis Sampaikan Pengungkapan Kasus Sepanjang 2025
-
POLITIK31/12/2025 14:00 WIBWakil Ketua Komisi XIII DPR: Pilkada harus dipilih “secara langsung”
-
NASIONAL31/12/2025 10:00 WIBKasus CSR BI-OJK Meluas, KPK Dalami Dugaan Suap Rp 3 Miliar
-
EKBIS31/12/2025 10:30 WIBRupiah Menguat ke Level Rp16.697 per Dolar AS pada Rabu Pagi
-
NASIONAL31/12/2025 16:30 WIBKapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Serentak Pati Hingga Tamtama
-
EKBIS31/12/2025 18:00 WIBPascabencana Sumatera, Wamentan Pastikan Pemulihan Sektor Pertanian
-
EKBIS31/12/2025 11:30 WIBHarga Emas Antam Stabil di Rp2,501 Juta per Gram pada Rabu Ini

















