Sekjen PAN: Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat

AKTUALITAS.ID –  Mata semua negara sedang tertuju pada Indonesia. Terutama terkait cara meredam Covid-19 secara menyeluruh tanpa ada tumpang tindih dan silang kata. Hal ini menjadi acuan Sekjen PAN, Eddy Soeparno, saat mendorong segenap rakyat Indonesia bersatu mendukung pemerintah dalam memerangi wabah Covid-19. 

“Bagaimana Indonesia yang begitu besar masyarakat begitu majemuk bisa melakukan pesta demokrasi. Menggelar Pilpres, Pilkada serentak dengan baik. Memobilisasi masyarakat mengatur segala macam dengan baik. Tetapi bagaimana dengan Indonesia sekarang ini, bisa meredam covid-19 ini secara komprehensif bersatu tanpa ada tumpang tindih apalagi silang kata,” kata Eddy dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Menurut Eddy, masyarakat wajib patuh terhadap protokol kesehatan (prokes). Sesuai dengan anjuran pemerintah pusat maupun daerah. Sesuai skema gugus tugas dalam menekan mata rantai Covid-19. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan terkait prokes lainnya.

“Kuncinya sebelum ditemukan vaksin, kita harus merubah perilaku,” ujar anggota DPR RI Dapil Kota Bogor Cianjur ini.

Eddy menyampaikan, saat ini segenap rakyat Indonesia sedang dihadapkan dengan dua pilihan sulit. Yakni, mengutamakan perekonomian atau kesehatan.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu, para pengusaha perlu membantu masyarakat yang terdampak dengan segala kapasitasnya. Alih-alih mengajukan protes terhadap kebijakan penanganan PSBB di Ibu Kota. Mengingat keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

“Saya ingin mengutip apa yang disampaikan Cicero seorang negarawan Romawi, ‘Salus populi suprema lex esto’ Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat,” tegas Eddy.

Eddy mendukung kebijakan PSBB yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena angka penambahan kasus harian positif Covid-19 di Ibu Kota mulai tak terkendali saat memasuki bulan September 2020.

“Dari perspektif agama, urai Eddy, Covid-19 ini harusnya ladang amal bagi banyak orang. Dari perpektif kenegaraan, Covid ini ladang bagaimana berlomba menjadi negarawan membantu dan berkorban untuk sesama,” lanjut pria yang sudah puluhan tahun berkarir di bidang keuangan dan perbankan ini.

Namun ke depan, lanjutnya, DKI Jakarta meski waspada. Mengingat ada dua penyelenggaraan Pilkada di dua daerah penyangga. Yakni, Tangerang Selatan, Banten, dan Depok, Jawa Barat. Pasalnya, dua wilayah tersebut berpotensi menjadi klaster baru apabila ada mobilisasi massa.

“Namanya korban covid 19. Di rumah sakit bukan orang yang terkena infeksi bukan yang dirawat di rumah sakit saja. Kita tidak terkecuali menjadi korban dari covid 19,” demikian Eddy.