Amerika Akan Kerahkan Kapal Untuk Awasi Aksi Ilegal China di Laut China Selatan

Amerika Serikat pada Jumat (23/10), mengatakan akan mengerahkan kapal-kapal patroli Penjaga Pantai di barat Pasifik untuk melawan aktivitas “yang merusak dan tercela” oleh China di wilayah penangkapan ikan yang disengketakan di Laut China Selatan.

Menuduh China melakukan penangkapan ikan secara “ilegal” dan “tidak diatur”, serta “pelecehan” terhadap kapal-kapal penangkap ikan dari negara-negara kawasan, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Robert O’Brien, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Penjaga Pantai AS akan menyiapkan “tim respon” di barat Pasifik.

Kapal kelas Sentinel ini akan melakukan operasi keamanan maritim, termasuk membantu kapal penangkap ikan “bekerja sama dengan mitra regional yang memiliki kapasitas pengawasan dan penegakan terbatas di lepas pantai, dan memastikan kebebasan navigasi,” katanya.

Washington secara teratur menuduh China melanggar hukum internasional dengan mengirimkan kapal perangnya sebagai pengawal bagi kapal penangkap ikan China ke daerah penangkapan ikan di negara lain.

Pada bulan Juli, Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, mengecam “daftar perilaku buruk” di Laut China Selatan selama beberapa bulan sebelumnya dan menuduh militer China telah menenggelamkan sebuah kapal penangkap ikan Vietnam, mengganggu pengembangan minyak dan gas Malaysia, dan mengawal armada penangkap ikan China ke zona ekonomi eksklusif Indonesia.

O’Brien menambahkan bahwa Penjaga Pantai, yang berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), juga sedang mempelajari apakah akan secara permanen menempatkan beberapa kapal patrolinya di wilayah Samoa Amerika di Pasifik Selatan.

Bulan lalu, Indonesia memprotes serangan kapal penjaga pantai Tiongkok di zona ekonomi eksklusifnya, yang terletak di antara perairan teritorialnya sendiri dan perairan internasional dan di mana negara mengklaim hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai miliknya, klaim yang digugat oleh beberapa negara termasuk Malaysia, Taiwan, Filipina, dan Indonesia.