Berita
Ekonom Usulkan Jokowi Evaluasi Program Kartu Pra Kerja
AKTUALITAS.ID – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengusulkan program kartu pra kerja dievaluasi. “Hal ini (perbaikan ekonomi kuartal III) saya kira tidak terlepas dari realisasi Anggaran PEN khususnya belanja perlindungan sosial yang sudah cukup besar sejauh ini,” katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa (3/11/2020). Yusuf menuturkan, terdapat beragam kelompok […]
AKTUALITAS.ID – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengusulkan program kartu pra kerja dievaluasi.
“Hal ini (perbaikan ekonomi kuartal III) saya kira tidak terlepas dari realisasi Anggaran PEN khususnya belanja perlindungan sosial yang sudah cukup besar sejauh ini,” katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Yusuf menuturkan, terdapat beragam kelompok pendapatan yang memperoleh bantuan perlindungan sosial tersebut sehingga cukup efektif dalam mendorong perbaikan ekonomi.
Ia menyebutkan, untuk kelompok pendapatan bawah, pemerintah mengalokasikan program bantuan sosial (bansos), berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan untuk kelompok menengah bantuan diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kemudian, lanjut dia, pemerintah turut memberikan bantuan bagi masyarakat korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun belum bekerja melalui program Kartu Pra Kerja.
Menurutnya, realisasi program perlindungan sosial telah mampu mendorong konsumsi masyarakat pada kuartal III yang berimplikasi pada perbaikan ekonomi, meskipun berjalan lambat.
Ia mengatakan, perbaikan yang berjalan lambat bisa dilihat pada pertumbuhan indeks penjualan riil pada Agustus, mencapai minus 9%. Sehingga, patut menjadi perhatian jika pemerintah ingin mendorong perbaikan konsumsi kuartal IV.
Tak hanya itu, Yusuf mengingatkan kepada pemerintah bahwa meskipun realisasi perlindungan sosial sudah relatif baik tetapi masih ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan. “Perlu diakui masih ada beberapa bahan evaluasi dalam Program PEN perlindungan sosial ini,” tegasnya.
Ia mencontohkan, program dalam perlindungan sosial yang masih perlu dievaluasi adalah Kartu Pra Kerja. Karena, masih ada penerima yang gagal mencairkan bantuannya karena ketidaktahuan informasi. “Hal yang sama juga ditemui dalam pemberian subsidi gaji yaitu pekerja yang gagal mendapatkan bantuan ini karena beragam masalah,” katanya.
Meski demikian, Yusuf memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III akan bergerak ke arah yang lebih baik dibandingkan kuartal II melalui maksimalnya realisasi belanja perlindungan sosial tersebut. “Saya kira kita bisa sepakat pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah yang lebih namun masih berada di level negatif,” ujarnya.
Adapun realisasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial adalah sebesar Rp167,08 triliun dari total Rp203,9 triliun hingga 14 Oktober 2020.
-
NASIONAL01/12/2025 12:00 WIBKorban Meninggal Banjir di Sumut, Sumbar, dan Aceh Mencapai 442 Jiwa
-
NASIONAL01/12/2025 06:00 WIBUsut Viral Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera, Komisi IV DPR Panggil Kemenhut
-
JABODETABEK01/12/2025 05:30 WIBWaspada! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat untuk Jabodetabek
-
RIAU01/12/2025 15:30 WIBDampak Bencana Sumatera Harga Bahan Pokok Melonjak Tajam, Cabai Merah Tembus 140 Ribu/Kg di Pekanbaru
-
EKBIS01/12/2025 10:30 WIBRupiah Menguat ke Rp 16.655 per Dolar AS pada Awal Pekan
-
JABODETABEK01/12/2025 06:30 WIBDua Sopir di Depok Ditangkap karena Mencuri Uang Rp 430 Juta dari ATM Majikan
-
NASIONAL01/12/2025 07:00 WIBPrabowo Minta Seluruh Kekuatan Nasional Terjun Tangani Bencana di Sumatra
-
EKBIS01/12/2025 08:30 WIBSemua Kompak Naik: Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 1 Desember 2025

















